JAKARTA – Ombudsman RI mengungkapkan bahwa kondisi 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tdak layak konsumsi alias disposal.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun. “Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya.
Lebih lanjut, Ombudsman mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.
Khusus beras impor, Yeka menyebut bahwa stok yang tersisa itu merupakan hasil impor yang terakhir kali dilakukan tahun lalu, antara periode Juni-Juli 2024.
Dia menyatakan bahwa Ombudsman tengah melakukan investigasi lebih lanjut mengenai tata kelola cadangan beras pemerintah. Guna mencegah potensi kerugian yang lebih besar, pihaknya mendorong pemerintah melalui Perum Bulog dapat melakukan langkah konkret terkait dengan distribusi beras, termasuk menghitung dengan jelas jumlah beras yang masuk kategori disposal.
Di sisi lain, dia menyebut stok beras lama yang masih layak dapat direproduksi, salah satunya dengan cara mencampurkan dengan beras impor yang berkualitas baik. “Jadi mulai dari sekarang mestinya Bulog sudah memisahkan mana yang benar-benar disposal stock, mana yang bisa direproduksi lagi,” tegas Yeka.
Diberitakn sebelumnya, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa memperkirakan lebih dari 100.000 ton beras terancam mengalami disposal tahun ini. Kondisi itu berpotensi membuat negara rugi hingga Rp1,2 triliun.
Andreas mengatakan saat ini Perum Bulog tengah menghadapi persoalan yang besar terkait dengan stok beras. Menurutnya, sebanyak 100.000 ton beras disposal itu berasal dari beras impor sisa tahun lalu dan gabah at any quality yang diserap Perum Bulog. Pasalnya, ungkap dia, para penggilingan padi melaporkan bahwa gudang filial bulog dipenuhi dengan tumpukan beras.
Dia mengkhawatirkan tumpukan beras itu justru akan merugikan negara. “Jadi, hati-hati nih pemerintah. Kalau 100.000 ton [beras disposal] saja, negara dirugikan Rp1,2 triiun. Harus diingat itu kan ya,” kata Andreas.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan yang bagus, seraya menekankan bahwa pemeliharaan stok ters dilakukan secara berkala.
“Bagus [keadaannya], nanti teman-teman media akan kami bawa lihat ke gudang, supaya melihat kondisi beras kita dan pemeliharaannya seperti apa, baik pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester,” kata Rizal.
Terkait masih adanya stok beras impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal mengatakan bahwa proses penyaluran terus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, beras tersebut menjadi bagian dari penyaluran program bantuan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat hingga periode Juli 2025.
Saat ini, Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah telah mencapai 99%, sedangkan 1% sisanya merupakan penyaluran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). bisn/mb06
