JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial (Bansos) sebagai salah satu respons terhadap gelombang demonstrasi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejatinya merupakan program rutin, tetapi perlu diperluas untuk stabilisasi harga baik beras maupun komoditas pangan lainnya.
“Kemarin hari Minggu pagi kami bersama dengan Mentan, Kepala Bulog, Kepala Badan Pangan melakukan gerakan pasar murah di seluruh kecamatan, [beras] yang dikeluarkan dari Bulog lebih kurang 43.000 ton. Itu menjangkau 34 juta orang,” kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, pemerintah daerah diimbau mengerahkan segenap tenaga untuk program tersebut. Dia menyebut pemda dapat turut memanfaatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog.
Tito menjelaskan bahwa untuk mencapai target hingga akhir tahun, pemerintah perlu menyalurkan 7.000 ton beras SPHP per hari. Menurutnya, Perum Bulog juga memerlukan dukungan untuk menyalurkan beras murah tersebut, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi salah satu penyalur.
“Kami sudah menyampaikan saluran yang bisa digunakan adalah pemerintah daerah, baik melalui pasar, BUMD, maupun gerakan-gerakan lewat kecamatan, misalnya,” ujar mantan Kapolri ini.
Di samping itu, Tito menyampaikan bahwa penggalakan program-program tersebut telah berdampak positif terhadap tingkat inflasi per Agustus 2025.
Menurutnya, deflasi sebesar 0,08% pada bulan kedelapan tahun ini tak lepas dari kontribusi sektor pangan, sehingga inflasi secara tahunan turun dari 2,38% menjadi 2,31%. “Karena dari 2,37% ke 2,31%, deflasi, penyumbang utamanya adalah pangan yang menurunkan angka ini,” tutur Tito.
Adapun, Kemendagri menyampaikan bahwa respons terhadap keadaan Kamtibmas lainnya adalah duduk bersama dengan unsur masyarakat, pelaksanaan doa bersama, penundaan kegiatan seremonial, anjuran agar tidak pamer kekayaan bagi pejabat, hingga menunda keberangkatan ke luar negeri.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya deflasi sebesar 0,08% secara bulanan (mtm) pada Agustus 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melaporkan adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada bulan kedelapan tahun ini.
“Secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,31% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi 1,6%,” katanya melalui siaran virtual. bisn/mb06
