Oleh: Fadhila Rohmah, S.I.Kom (Pengamat dan Aktivis Muslimah)
Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat terang-terangan tidak memihak kepada rakyat. Penetapan kebijakan gaji dan tunjangan DPR yang tembus hingga angka Rp. 100 juta disorot tajam oleh publik, terutama tunjangan rumah yang mencapai Rp. 50 juta/bulan dan tunjangan beras sebesar Rp. 12 juta/bulan yang dianggap tidak masuk akal oleh rakyat. Berbagai tanggapan dilontarkan oleh para anggota DPR termasuk Wakil Ketua DPR dan Ketua DPR sendiri, Puan Maharani, yang justru memperparah suasana.
Parahnya lagi yang perlu disoroti adalah kebijakan ini ditetapkan di Tengah kondisi kelesuan ekonomi Indonesia di Kuartal-1 2025. Anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal-1 2025 in tercatat sebesar 4,87%. Ini lebih rendah daripada pertumbuhan di Kuartal-1 2024 yang masih bertumbuh di angka 5,11%. Arief juga mengatakan bahwa kelesuan ekonomi ini sebenarnya sudah bisa terbaca, namun para pembuat kebijakan banyak yang tidak percaya dengan fakta tersebut (CNBC Indonesia, 11/07/25).
Pernyataan tersebut memang terbukti melihat adanya statement dari Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan yang disampaikan pada sidang tahunan MPR RI. Prabowo mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia telah bertumbuh di atas 5% (CNBC Indonesia, 15/08/25). Tentu saja kita menemukan adanya gap realitas yang seakan-akan memperlihatkan bahwa pemerintahan tidak melihat realitas yang sebenarnya. Keadaan semakin diperparah dengan kebijakan gaji dan tunjangan DPR yang memicu amarah publik yang berlanjut dengan diadakannya demo di Gedung DPR RI pada 25 Agustus yang lalu.
Kondisi ini setidaknya telah menunjukkan dengan terang benderang kebobrokan sistem DPR dimana kita mengetahui bahwa sistem DPR adalah percabangan dari sistem demokrasi yang sedang diterapkan di negeri ini. Dalam kacamata demokrasi, hak legislasi yang diberikan kepada DPR tentu dapat membuka peluang cacat kebijakan yang sangat besar. Dan kita telah melihat bagaimana hak legislasi tersebut digunakan untuk memuluskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan elit politik. Inilah bentuk cacatnya sistem yang melahirkan orang-orang yang cacat pula.
Ditambah, tidak adanya landasan dan dorongan ruhiyah sebagai seorang wakil rakyat yang merupakan hasil dari sistem Sekuler-Kapitalis menciptakan para jajaran pejabat dan wakil rakyat yang berorientasi untuk kepentingan pribadinya dan golongannya semata. Apakah ini artinya mereka sebenarnya mewakili rakyat untuk “senang”, untuk “sejahtera”? Sehingga rakyat tidak perlu lagi merasakan senang dan sejahtera.
Islam memberikan pandangan yang holistik tentang persoalan ini. Islam tidak pernah memberikan hak legislasi kepada manusia. Hak tersebut adalah milik Allah dan Allah semata. Berangkat dari sini saja, Islam telah menutup ruang adanya cacat kebijakan dan penetapan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok atau elit politik. Namun, Islam tetap mengakui bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Sehingga kekuasaan maupun perwakilan dipilih melalui tangan rakyat, bukan untuk membuat hukum namun untuk menerapkan hukum yang telah diturunkan secara lengkap.
Dorongan utama para pemimpin dan wakil-wakil rakyat adalah dorongan dan landasan ruhiyah yaitu keimanan dan ketaatan. Dorongan tertinggi itu melahirkan orientasi kepemimpinan berupa kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Karena di dalam Islam telah diperintahkan bahwa para pemimpin adalah pelindung dan pelayan rakyat. Mereka kenyang setelah rakyat kenyang, mereka nyaman setelah rakyat nyaman. Para wakil rakyat dipilih dari orang-orang yang dipercaya oleh rakyat dan mereka juga telah memegang dorongan dan landasan ruhiyah. Sehingga menghadirkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar serius mendengarkan aspirasi rakyat. Tentu saja di dalam Islam, wakil rakyat tidak memiliki hak legislasi dan orientasi tugas mereka adalah menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin.
Demikianlah Islam menghadirkan alternatif solusi terhadap permasalahan ini. Islam telah memiliki sistem dan aturan yang dapat disoroti oleh masyarakat sebagai jawaban atas problematika sistemik di negeri ini.
Wallahu a’lam bish shawwab.
