JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendadak menggelar rapat di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (31/8). Usai rapat, Prabowo mengatakan aspirasi murni yang disampaikan masyarakat harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.
Namun Prabowo menyinggung bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum. “Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” kata Prabowo di Istana Negara, seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Atas dasar itu, kepada pihak Kepolisian dan TNI, Prabowo mengaku sudah memerintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” kata Prabowo.
Pada bagian lain, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan bagi anggota, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memastikan keputusan itu akan segera diambil pimpinan DPR RI sesuai dengan tuntutan rakyat.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
“Dan juga para pimpinan DPR dan ketua umum partai juga telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Selain itu, Prabowo telah meminta pimpinan DPR untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ia bahkan meminta pimpinan lembaga legislatif itu untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi langsung.
Ia lantas menegaskan aspirasi itu akan diterima dengan baik oleh DPR RI untuk ditindaklanjuti. Prabowo pun mengimbau setiap kalangan yang memiliki aspirasi atau tuntutan agar mengirim delegasi ke DPR.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa. tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” ujar Prabowo.
“Tadi sudah saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” sambungnya.
Rapat yang digelar menyusul aksi kemarahan rakyat tersebut dihadiri sejumlah Ketua Umum partai politik di kabinet Prabowo. Tampak hadir Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Selain itu tampak juga Edhie Yudhoyono alias Ibas yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat. Hadir juga Sekjen PKS Muhammad Kholid. Tak hanya itu, rapat juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
