Masyarakat mulai gerah dengan kondisi pemerintahan sekarang, apalagi terkait viralnya jumlah pedapatan dan tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR yang sangat fantastis besarnya. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadier dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa “tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan itu make sense untuk anggota DPR”. Ini menjadi simbol ketidakpekaan elit terhadap realitas rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang sangat lemah, dengan penerimaan pajak yang menurun drastis dan harga kebutuhan pokok merangkak naik. Kalimat semacam itu terdengar seperti tamparan diwajah publik, kalimat tak berempati dan sangat tidak tahu diri. Demokrasi yang seharusnya mendekatkan wakil rakyat dan rakyat, justru melahirkan jurang baru, jurang privilese yang menganga lebar.
Jurang itu kian terlihat jelas. Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga Agustus 2025 penerimaan pajak baru mencapai Rp996 triliun atau 45,5% dari target APBN, anjlok sekitar 16,7% dibanding tahun lalu. Kita bandingkan juga dengan nasib buruh, upah minimum 2025 rata-rata nasional hanya sekitar Rp2,1 juta sampai Rp4,9 juta per bulan, setara dengan tunjangan DPR selama dua jam, Ironi sekali bukan?. Di saat negara kesulitan memenuhi target pendapatan, DPR justru bergoyang, bersenang-senang karena kenaikan tunjangan diruangan yang seharusnya menjadi tempat mereka membela rakyat. Ditambah lagi dengan narasi pembelaan yang membandingkan harga kontrakan di Senayan dengan tarif hotel bintang lima. Alih-alih meredam kemarahan rakyat, justru hal ini memperkuat kesan bahwa DPR hidup dalam ruang gema tersendiri, jauh dari denyut nadi rakyat.
Kemarahan rakyat semakin meledak setelah pernyatan kontroversial Wakil Ketua Komisi III DPR, Syahroni, yang menyebut rakyat “TOLOL” karena tidak memahami alasan tunjangan besar bagi anggota dewan. Ucapan itu bukan sekadar salah bicara, melainkan penghinaan terang-terangan terhadap mereka yang justru menjadi sumber legitimasi DPR. Kata “tolol” menambah garam pada luka rakyat yang sudah kecewa dengan sikap arogan parlemen. Di titik inilah, kemarahan berubah menjadi api. Rakyat bukan hanya merasa diabaikan, tetapi juga dilecehkan. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25-28 Agustus 2025 menjadi jawaban keras bahwa rakyat menolak diposisikan sebagai obyek yang bisa dihina begitu saja. Demokrasi kehilangan maknanya ketika kritik rakyat dianggap kebodohan, sementara privilese elit dianggap kewajaran.
Kemarahan rakyat tidak lagi terbendung, gelombang demonstrasi yang pecah ini merupakan gunung es akumulasi kekecewaan rakyat. Tuntutan rakyat bukan sekadar soal tunjangan, tetapi juga ketidakadilan fiskal, kenaikan pajak daerah serta ketidakmampuan negara menjaga harga kebutuhan dasar. Rakyat merasa suara mereka tidak lagi didengar dalam ruang demokrasi formal, sehingga jalanan menjadi panggung alternatif bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Ironisnya, respon negara kembali melukai rakyat, bukan hanya karena aspirasi yang tidak didengar, juga tentang balasan mereka yang menyerang rakyat dengan gas air mata, water canon hingga tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online yang terlindas oleh kendaraan taktis polisi.
Lantas sebenarnya DPR mewakili siapa? Konstitusi menegaskan bahwa DPR adalah wakil rakyat. Namun realitas yang terjadi malah sebaliknya. Ucapan yang meremehkan, perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, kebijakan yang timpang tindih, pembenaran yang blunder atas privilese yang diterima. Dipertegas lagi oleh narasi yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni dalam rapat antara Komisi III DPR RI dan KPK pada tanggal 20 Agustus 2025 di ruang sidang yang mengatakan “kalau mau menyelidiki mereka harus lapor ke ketua partai dulu, komunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan partai”. Ini narasi yang sangat lucu, apalagi keluar dari mulut seseorang yang katanya wakil rakyat. Narasi cacat logika yang akhirnya membuat rakyat menjadi ragu, apakah dewan masih benar-benar menjadi corong suara mereka. Sikap yang dipertontonkan lebih mencerminkan representasi elit politik dan kepentingan internal partai ketimbang kepentingan masyarakat luas. Kilas balik sejarah menunjukkan betapa ironisnya keadaan saat ini, pada era Reformasi 1998, DPR semestinya menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan absolut. Dua dekade kemudiam, lembaga yang lahir dari semangat reformasi justru terjebak dalam privilese yang menjauhkan mereka dari rakyat.
Kritik tajam begitu banyak datang dari berbagai kalangan. Peneliti politik UGM, misalnya, menyebut bahwa “parlemen kehilangan legitimasi ketika ia gagal menjadi kanal aspirasi rakyat dan malah berubah menjadi benteng kepentingan elit”. Pernyataan ini menegaskan bahwa krisis yang kita hadapi sekarang bukan sekadar masalah gaji atau tunjangan, melainkan krisis representasi dan kepercayaan publik. Alih-alih memperjuangkan beban rakyat yang semakin berat akibat turunnya penerimaan negara dan tingginya biaya hidup, DPR justru sibuk menjaga kenyamanan dirinya sendiri. DPR lebih tampak sebagai perpanjangan tangan oligarki dan elit ekonomi ketimbang rumah bagi aspirasi rakyat. Jika ini terus berlangsung maka demokrasi hanya menjadi panggung formalitas, sementara rakyat tetap menjadi penonton yang suaranya diabaikan. Semua ini menegaskan bahwa demokrasi kita saat ini sangat krisis legitimasi serius. Demokrasi bukan hanya soal memilih wakil rakyat sekali lima tahun, melainkan soal rasa keterwakilan, keadilan dan kepercayaan. Jika suara rakyat diabaikan, sementara privilese elit dijunjung tinggi, maka demokrasi berubah menjadi formalitas kosong tanpa makna. Jurang demokrasi bukan hanya soal jumlah tunjangan, tetapi hilangnya keyakinan dan kepercayaan rakyat bahwa parlemen benar-benar bekerja untuk mereka.
Tanggung jawab ada di tangan DPR untuk berbenah diri. Reformasi transparansi anggaran mutlak diperlukan, begitu pula evaluasi menyeluruh atas fasilitas dan tunjangan. Setiap rupiah yang diambil dari uang rakyat harus dibenarkan secara moral dan proporsional dengan kondisi fiskal negara. Anggota parlemen harus menghidupkan kembali tradisi empati politik: mendengar rakyat bukan hanya menjelang pemilu, melainkan dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Lebih jauh, pola rekrutmen politik jua harus dibenahi agar anggota DPR bukan hanya loyal kepada partai, tetapi sungguh mewakili rakyat. Demokrasi adalah amanah, buka privilese. Hal ini berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk segelintir elit yang hidup nyaman diatas penderitaan rakyat. Jika DPR gagal memahami hal ini, maka jurang baru demokrasi akan semakin dalam dan konsekuensinya bukan hanya protes sesaat, tetapi potensi runtuhnya kepercayaan rakyat ter hadap seluruh sistem politik.
