MARTAPURA – Jajaran Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Banjar, untuk menjaring arahan, masukan dan dukungan terhadap inisiatif pusat dalam pengembangan kawasan perhutanan terpadu.
Rombongan Dishut Kalsel diterima Pj Sekda Banjar H Ikhwansyah, di ruang kerja Bupati Banjar Martapura, Senin (25/8).
Artikel Lainnya
Perwakilan Program Associate GGGI (Global Green Growth Indonesia) Eko Pranandhaita mengatakan, pihaknya mendapat arahan dari pusat untuk membantu pengembangan perhutanan sosial, salah satunya di Kabupaten Banjar.
“Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang direkomendasikan untuk bisa mengembangkan konsep Integrated Area Development (IAD) atau kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial. Dalam kajian kami, dari empat klaster yang kami identifikasi, klaster Sungai Pinang dinilai paling potensial,” ujar Eko.
Menurutnya, penetapan Sungai Pinang didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk ketersediaan fasilitas, potensi komoditas unggulan serta kedekatan geografis dengan ibu kota kabupaten.
Selain Sungai Pinang, tiga klaster lainnya yang sempat dikaji meliputi Paramasan, Aranio, dan Pangaron.
“Untuk tahap awal, kami hanya fokus pada satu klaster, agar implementasi konsep IAD benar-benar optimal dan dapat menjadi model percontohan ke depan,” kata Eko.
Konsep IAD diharapkan dapat membantu masyarakat yang telah memiliki izin perhutanan sosial, agar lebih berdaya melalui peningkatan kapasitas, permodalan, hingga akses pasar produk hutan rakyat.
Saat ini, tercatat 11 izin perhutanan sosial telah diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Banjar, mencakup sekitar 5.000 hektare kawasan hutan.
Selama ini, karena kewenangan pengelolaan hutan ada di pusat, pemda sulit masuk secara formal dalam program-program perhutanan sosial. IAD membuka peluang bagi pemda untuk lebih terlibat langsung, tambahnya.
Selain peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan IAD juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang menjadi isu krusial di Kalimantan Selatan saat musim kemarau.
Sementara itu, Pj Sekda Banjar Ikhwansyah menegaskan, Pemkab Banjar mendukung penuh pengembangan IAD ini. Pemilihan Sungai Pinang sudah mendapat restu dari bupati, dan tindak lanjut akan segera dikoordinasikan lintas dinas.
Nantinya akan dibuat masterplan dan rencana aksi yang mengatur aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Ini juga akan dikerjasamakan antara berbagai pihak, termasuk Dinas Kehutanan dan kelompok masyarakat perhutanan sosial, jelas Ikhwansyah.
Meskipun demikian, Ikhwansyah menyebutkan bahwa audiensi kali ini tidak berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Meratus, yang merupakan wilayah konservasi tersendiri di luar lingkup proyek IAD ini.
Langkah ke depan, pihaknya akan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan.
“Jika berhasil, model ini berpeluang diperluas ke klaster lain di wilayah Banjar maupun kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Pj Sekda Banjar pada audiensi tersebut, Kepala Disbudporapar Banjar Irwan Jaya, Kepala Distan Warsita, Kepala DPUPRP Anna Rosida Santi, Kepala DKUMPP I Gusti Made Suryawati, dan Kepala DPRKPLH Ahmad Bayhaqie. ril/dio
