BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bersama pelaku usaha dan lembaga filantropi, di Banjarbaru, Kamis (21/8).
Forum ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan mitra filantropi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Banua.
Bappeda Kalsel mendorong agar program TJSLP selaras dengan prioritas pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Plt Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Hj Galuh Tantri Narindra menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan program TJSLP.
“TJSLP bukan hanya kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga investasi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha,” tegasnya.
Rakor ini diikuti sekitar 90 peserta dari 63 perwakilan pelaku usaha, BUMD dan instansi vertikal. Para peserta aktif berdiskusi mengenai penyelarasan program, pembaruan Forum TJSLP, pemetaan inisiatif serta mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan terukur.
Salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang TJSLP.
Revisi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat, memperjelas peran dan kewajiban semua pihak serta memastikan pelaksanaan TJSLP menjadi lebih strategis dan berdampak nyata di Banua ini.
Tak hanya itu, Bappeda Kalsel juga memperkenalkan rencana pengembangan sistem informasi berbasis spasial melalui aplikasi E-Optima TJSLP yang akan memudahkan perusahaan dalam proses inventarisasi, perencanaan serta pelaporan program TJSLP.
Aplikasi ini dirancang untuk menyelaraskan pelaksanaan TJSLP dengan indikator SDGs dan RPJMD secara digital, efisien dan terintegrasi.
“Kita berharap dengan sistem ini, program TJSLP di Kalsel akan menjadi lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” ungkap Hj Galuh Tantri yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel itu.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kalimantan Selatan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.
“Melalui pendekatan kolaboratif, TJSLP diarahkan bukan hanya sebagai kewajiban formal perusahaan, tetapi juga sebagai kontribusi strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan di Banua,” pungkasnya. MC Kalsel/dam/ani
