TANJUNG – Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Tabalong menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 tahun 2025 di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Kamis (7/8).
Sosialisi PMK nomor 49 tahun 2025 tersebut, membahas mengenai Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKUPP, H Syam’ani mengatakan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan operasionalisasi koperasi.
Ia juga menyebutkan setidaknya, sekitar 175 orang dari berbagai unsur strategis yang memiliki peran penting dalam pembentukan, operasionalisasi dan pendanaan koperasi mengikuti sosialisi.”Diantarnya satgas percepatan pembentukan koperasi merah putih, KPPN, SKPD terkait, camat, lurah, kepala desa, perwakilan bank himbara, bank daerah, BPR Tabalong Bersinar, dan Dekopinda,” sebutnya.
Ia menjelaskan, tujuan dari dilaksanakan sosialisasi kali ini adalah untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait pelaksanaan PMK.”Kemudian untuk memberikan pemahaman teknis kepada para pelaksana lapangan dan mendorong kesiapan koperasi dalam mengakses pendanaan koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Syam’ani juga mengungkapkan, untuk memastikan koperasi bisa berjalan dan modal pinjaman dari bank dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, pihaknya akan mengadakan pelatihan.”InshaAllah bulan Oktober pengurus, pengawas dan pengelola koperasi merah putih ini akan kita bekali dengan latihan manajemen perkoperasian sebanyak lima orang setiap koperasi,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, mengatakan, Koperasi Merah Putih menjadi simbol gerakan ekonomi baru yang bertumpu pada kemandirian rakyat.”Melalui sosialisasi ini, pemerintah memberikan pengertian hukum yang jelas tentang mekanisme pinjaman sehingga koperasi dapat berperan lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wabup juga ingin melalui pelatihan manajemen yang digelar pada Oktober nanti, para pengelola, pengurus, dan pengawas koperasi merah putih dapat lebih profesional.”Jadi tidak ada alasan lagi misalnya ibu-bapak diminta untuk menjalankan dana pinjaman tetapi tidak diberi pengetahuan dan keterampilan, karena dari DKUPP sendiri sudah melaksanakan pelatihan tersebut,” tegasnya.
“Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tidak ada lagi keraguan atau kesalahan dalam perencanaan, baik dari segi tata kelola koperasi maupun pengawasan dari pemerintah daerah dan perbankan,” pungkasnya.yan/rds
