BANJARBARU – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kuliah umum tentang Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, yang disampaikan Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Selasa (5/8).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman memaparkan, pada periode 2021 hingga semester I tahun 2025, Ombudsman Kalsel telah menangani 1.010 laporan masyarakat (LM) dari 33 substansi pelayanan publik di seluruh wilayah Kalsel.
Dari 12 jenis dugaan maladministrasi, yang paling banyak adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut penyimpangan prosedur, serta permintaan imbalan uang, barang dan jasa.
“Dari 33 substansi LM di atas, yang paling banyak dilaporkan secara berturut-turut adalah administrasi kependudukan, perhubungan dan infrastruktur, pendidikan, agraria, kepegawaian, dan kesejahteraan sosial,” papar Hadi Rahman.
Menurutnya, meskipun tidak sebanyak enam substansi yang dimaksud, pihaknya juga menangani LM di sektor pertanian dan pangan. “Ini mengindikasikan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor tersebut masih perlu menjadi perhatian pemerintah” katanya.
Ia menyebutkan, beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain produktivitas pertanian yaitu petani gagal panen disebabkan banjir, serangan hama tungro dan perubahan iklim. Penyediaan pupuk bersubsidi belum memenuhi kebutuhan petani dan distribusinya yang terlambat.
“Kemudian, pemenuhan standar pelayanan, termasuk keefektifan pengelolaan pengaduan, serta penguatan kebijakan yang berorientasi ke petani dan pertanian, seperti perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan relaksasi pinjaman (KUT/KUR). Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian, semisal saluran irigasi,” ujarnya.
Beberapa catatan tersebut, lanjut dia, merupakan kondisi riil yang dihadapi. “Ini menarik dan bisa menjadi bahan kajian atau tema penelitian buat adik-adik mahasiswa. Dalam skala yang lebih luas atau menasional, tentu permasalahannya lebih kompleks, menantang dan dinamis”, ucap Hadi.
Sementara, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Prof Ahmad R Saidy menambahkan, saat ini sektor pertanian sedang banyak kegiatan. Dosen-dosen banyak di ajak kerja sama untuk bidang pertanian, terutama dalam mendukung swasembada pangan sebagaimana yang di cita-citakan Presiden RIPrabowo Subianto.
“Di antaranya, penggemukan sapi, penanaman jagung, dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan swasembada pangan dan produktivitas pertanian,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, untuk mencapai swasembada pangan, tentu ada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, misalnya saat menanam jagung yang tergantung musim.
“Namun problemnya saat menanam pupuk tidak tersedia. Keluhan pelayanan publik seperti inilah yang saat ditanyakan ke kampus, maka kami tidak bisa menjelaskannya. Oleh karena itu, kuliah umum dari Ombudsman RI ini, dapat memberikan perspektif baru bagaimana mengawasi pelayanan publik di sektor pertanian,” pungkasnya. rds
