BANJARMASI N – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang tiga mitra kerjanya dalam rangka menggali program kerja untuk Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8)
Rapat kerja yang di pimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel H Rais Ruhayat SH terbagi menjadi tiga sesi.
Sesi pertama menghadirkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, sementara sesi kedua dan ketiga bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), yang dilanjutkan dan di pimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Nor ST.
Di temui usai rapat, Ilham menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh banyak informasi dari ketiga mitra kerja tersebut.
Terkait inspektorat, komisi I mendorong agar sistem pengendalian internal ditingkatkan guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.
“Untuk dinas PMD, kami berharap dana desa yang digulirkan gubernur bisa dimaksimalkan, dan penyerapannya menyeluruh ke seluruh desa. Kami juga mendorong peningkatan capaian desa mandiri serta optimalisasi peran badan usaha milik desa (BumDes) agar roda perekonomian desa dapat berjalan lebih baik,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Sementara terhadap disdukcapil, komisi I menyoroti masih rendahnya angka kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham mendorong agar sosialisasi IKD dapat ditingkatkan, sekaligus disinergikan dengan layanan publik lainnya seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.
“Jadi kalau masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja. Itu bisa sangat membantu,” pungkasnya. rds
