Kanal Penyaluran Beras SPHP Diperluas

JAKARTA – Pemerintah ber­sama Perum Bulog ter­u­s­mem­per­lebar kanal-kanal dist­r­i­busi beras untuk Stabilisasi Pa­sok­an dan Harga Pangan (SPHP).

Tak hanya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, be­ras SPHP akan mulai di­sa­lurkan ke ritel modern, termasuk minimarket, namun tidak te­r­ma­suk ritel grosir.

Artikel Lainnya

Kreativitas Modifikasi Honda Bersama Delima Motor S. Parman

3 Agustus 2025

Emas Batangan Melonjak Naik

3 Agustus 2025

Load More

Kepala Badan Pangan Na­si­onal (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi me­nerangkan, di ritel grosir ada ba­tasan maksimal dua karung se­tiap pembelian. Sementara di ak­ser pasar modern pangsanya lu­as, tidak hana untuk masyarakat me­nengah ke atas. Siapa saja bisa me­ngaksesnya.

“Apalagi untuk minimarket ber­jejaring. Menurut kami dapat dia­kses oleh semua kalangan. Ja­ringan outletnya pun sangat luas,” kata Arief, dikutip Sabtu.

Hingga Jumat lalu realisasi pen­yaluran beras SPHP telah be­rada di angka 188,4 ribu ton, atau sekitar 12,56 persen dari tar­get total sepanjang 2025. Da­lam keterangan resmi NFA, total be­ras SPHP yang disalurkan da­ri Juli-Desember berada di angka ,3 juta ton.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ke­tersediaan dan Stabilisasi Pa­ng­an NFA, I Gusti etut Astawa, menyampaikan percepatan pen­ya­luran beras SPHP sebagai ba­gian dari strategi pengendalian in­flasi. Ia menerangkan, target uta­ma penyaluran beras SPHP ada­lah pedagang pasar. Ini agar ter­sedia langsung di pasar-pasar rakyat.

Selanjutnya disalurkan ke Ko­perasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Gerakan Pa­ng­an Murah (GPM). Pen­ya­lur­an melibatkan TNI, Polri, dan di­nas pangan, serta kios pangan tau Rumah Pangan Kita (RPK) bi­naan daerah. “Jadi, semua ini pen­ting agar distribusi beras SPHP terdata dengan baik dan te­pat sasaran,” kata Ketut.

Ia menekankan pentingnya ko­ordinasi aktif antara Dinas Pa­ng­an dan Dinas Perdagangan di dae­rah, dengan Bulog setempat. Ini guna memastikan titik dis­tribusi dan lokasi penyaluran SPHP tepat sasaran.

NFA mendorong Gubernur, Bupati, dan Walikota segera me­nugaskan dinas pangan dan di­nas perdagangan untuk duduk ber­sama dan melakukan pe­me­taan lokasi distribusi SPHP, ser­ta segera berkoordinasi dengan Bulog di wilayah masing-ma­sing.

Perum Bulog menjamin ke­a­kuratan pendistribusian pen­ya­luran beras SPHP ini. Direktur Ut­a­ma Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan prosedur pen­yaluran dilakukan secara le­bih ketat dan terintegrasi melalui ap­likasi Klik SPHP. Para pe­ng­ecer wajib mendaftarkan diri leng­kap dengan Kartu Tanda Pen­duduk (KTP), surat izin usa­ha, dan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan se­tempat.

“Setiap pengecer maksimal han­ya boleh membeli 2 ton. Me­reka juga harus menandatangani su­rat pernyataan untuk mema­tuhi petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional dan Bulog, tidak boleh membuka kemasan, menjual lebih dari dua pack, dan siap menerima sanksi jika me­la­nggar,” ujar Rizal.

Distribusi beras SPHP di­lak­sanakan melalui tiga jalur uta­ma, yaitu pengecer pasar tra­di­si­onal, Koperasi Desa/Kel­u­rah­an Merah Putih, serta kegiatan pa­sar murah yang digelar oleh in­stansi pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Langkah si­ner­gis antara Bulogdan Badan Pa­ng­an Nasional (National Food Agency/NFA) diharapkan mam­pu menjaga stabilitas harga be­ras di pasaran. rep/mb06