RANTAU,- Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah bersama anggota DPRD Tapin dan beberapa Staf Sekretariat DPRD Tapin, mengikuti rapat koordinasi yang di adakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, secara daring terkait progress monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP) yang di hadiri Seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Rapat DPRD Tapin, Rabu (23/07).
Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah usai acara rakor menyambut baik, adanya rapat koordinasi monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP) bersama KPK RI. Dimana rapat koordinasi yang di adakan oleh KPK, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan daerah.
“Kita menilai, pertemuan ini sangat baik jika di agendakan setiap satu bulan sekali untuk memberikan pemahaman kepada kita semua,” ujarnya.
Seperti yang diutarakan Achmad Riduan Syah, dengan adanya evaluasi dan monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP) di berbagai area, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, pelayanan publik, dan pengelolaan aset daerah.
Hal itu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, serta mendeteksi kerawanan korupsi di berbagai sektor. Selain itu dapat mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi dan menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan korupsi, paparnya.
Menurutnya, melalui Rakor ini KPK ingin mendorong agar skor Monev controlling surveillance for prevention selalu selaras dan faktual pada tahap implementasi, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat berjalan efektif.
Untuk kabupaten Tapin, sendiri masih ada yang belum selaras yakni bidang kesehatan dan pendidikan. Namun hal itu bukan sebuah halangan, karena kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki sampai tanggal 20 Agustus. “Dengan sisa waktu akan kita perbaiki,” ucapnya.
Dikatakan Achmad Riduan Syah, karena membawa nama kabupaten Tapin, kita akan meminta pihak terkait untuk memperbaiki. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tapin akan terus berkomitmen meningkatkan dan memperbaiki penilaian serta mendukung progres Monev ini.
“Pemerintah Kabupaten Tapin akan berkomitmen untuk terus meningkatkan progress penilaian ini, dengan memperbaiki indikator penilaian,” tandasnya.{[her/mb03]}
