JAKARTA – Non performing loan (NPL) kredit pemilikan rumah (KPR) rumah tangga per Mei 2025 mencatat angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kondisi kesehatan industri asuransi yang sebagai bantalan dan menopang program KPR menjadi perhatian.
Sebagai informasi, NPL KPR rumah tangga tembus 3,17% per Mei 2025. Kondisi ini memburuk dibanding akhir 2024 di level 2,61%. NPL KPR rumah tangga ini menjadi kondisi terbesar dalam 4 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, saat masa pandemi Covid-19 pada 2020, NPL KPR rumah tangga di level 2,65%.
Di sisi lain, pertumbuhan KPR rumah tangga per Mei juga melambat ke level 7,98% YoY, terendah sejak 2022.
Wahyudin Rahman, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) menilai proteksi asuransi dalam KPR masih tetap relevan, apalagi sebagai pelindung bagi perbankan dan keluarga debitur.
“Agar industri tetap sehat, regulator perlu hadir melalui standardisasi produk dan tarif terutaa asuransi jiwa kredit (AJK), integrasi data antara bank dan asuransi, serta fasilitasi risk pooling antar perusahaan. Kalau perlu, insentif fiskal juga bisa diberikan bagi pelaku industri yang aktif mendukung pembiayaan perumahan rakyat,” kata Wahyudin.
Dia menyebut untuk membuat proteksi KPR tetap optimal tanpa mengorbankan kesehatan industri, Wahyudin menilai perusahaan asuransi perlu menyiapkan tiga strategi utama.
Pertama, melakukan seleksi risiko berbasis data agar asuransi bisa memilah debitur yang benar-benar layak. Kedua, diversifikasi portofolio agar tidak bergantung pada KPR subsidi saja. Dan ketiga adalah mengatur kembali skema reasuransi supaya risiko bisa dibagi lebih sehat.
“Selain itu, bundlingproduk antara asuransi jiwa kredit dan kebakaran dalam satu paket premi tetap juga bisa menambah efisiensi dan daya tarik,” ujarnya.
Objek asuransi yang memiliki risiko tinggi biasanya berdampak pada penetapan premi asuransi. Dalam premi KPR ini, Wahyudin menjelaskan bahwa premi asuransi jiwa kredit dihitung dari tarif dikalikan plafon pinjaman, sementara asuransi kebakaran dihitung berdasarkan nilai pasar bangunan.
“Tarifnya bisa disesuaikan berdasarkan usia, tenor (AJK) dan lokasi, kelas konstruksi (KPR). Untuk KPR subsidi, biasanya premi ditanggung debitur, tapi ada juga dukungan pemerintah berupa subsidi atau insentif agar tetap terjangkau,” pungkasnya. bisn/mb06
