RANTAU,- Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menerima audiensi Bupati Tapin H Yamani dan Wakil Bupati Tapin H Juanda beserta jajaran, bertempat Kantor Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Jl Raden Patah 1 No.1 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta // Rabu, 16 Juli 2025.
Ikut hadir dalam rombongan para staf ahli, asisten, kepala SKPD, kepala badan di lingkungan pemerintah kabupaten Tapin.
Kedatangan rombongan Bupati Tapin dan jajaran disambut Dr Ir Suyus Windayana, M.App.Sc. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN bersama Rahma Julianti, ST, MSc direktur bina perencanaan tata Ruang Daerah Wilayah I Ditjen tata ruang kementerian ATR/BPN.
Atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten Tapin, Bupati Tapin H Yamani menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada kementerian ATR/ BPN khususnya Dirjen tata ruang yang telah menerima kehadiran kami dalam audiensi dalam rangka mewujudkan sekolah rakyat sebagai pusat pembelajaran yang inklusif dan berkualitas di kabupaten Tapin.
Seperti yang diutarakan H Yamani, sejalan dengan visi pembangunan SDM unggul, pemerintah kabupaten Tapin telah mengajukan proposal pembentukan sekolah rakyat. Kami juga telah menyiapkan lahan seluas 12,62 ha dari total 72 ha di jalan margasari baru, desa Baringin, kecamatan candi laras selatan.
Lahan ini merupakan aset pemkab Tapin sejak tahn 2008, dengan status kepemilikan yang jelas berdasarkan KIP A (tanah) dari dinas PUPR kabupaten ôapin, keberadaan lahan ini menjadi modal dasar kami untuk mewujudkan kawasan pendidikan terpadu yang nantinya akan memberikan dampak luas bagi kemajuan generasi muda Tapin.
Namun, dalam perjalanannya kami menghadapi kendala teknis karena ada batasan yang dapat menghambat pembangunan sarana pendidikan yang memadai, mengingat sekolah rakyat dirancang untuk mencakup fasilitas pembelajaran, asrama, laboratorium, ruang kreativitas, dan ruang publik pendukung.
Sehingga, kebutuhan ruang untuk mewujudkan sekolah yang representatif menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, melalui audiensi ini, kami memohon dukungan dan sinergi dari Dirjen tata ruang untuk memberikan rekomendasi kebijakan khusus terkait penyesuaian pembangunan sekolah rakyat, paparnya.
“Kami yakin bahwa dengan dukungan kementerian ATR/BPN, impian masyarakat Tapin untuk memiliki pusat pendidikan berbasis komunitas yang modern dan terjangkau akan segera terwujud,” tutup H Yamani dalam sambutannya.
Sekolah rakyat bukan hanya tentang bangunan fisik, melainkan investasi masa depan bagi anak- anak Tapin yang layak mendapat akses pendidikan terbaik.{[her/mb03]}
