BANJARMASIN– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin,Rabu (16/7).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, para anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi, serta unsur Forkopimda. Salah satu fokus utama paripurna kali ini yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan terhadap raperda.
Laporan Banggar disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., yang menyampaikan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika dan tantangan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis.
“Perubahan APBD ini diarahkan untuk mengoptimalkan capaian program pembangunan, meningkatkan efektivitas belanja, dan menyesuaikan kebijakan fiskal yang berlaku. Hal ini penting agar program-program prioritas dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam laporan yang dibacakan Alpiya, seluruh fraksi di DPRD menyatakan persetujuan terhadap raperda perubahan APBD, dengan berbagai catatan strategis. Beberapa fraksi menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta transparansi dalam pelaksanaan program.
Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk kehati-hatian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Hasnuryadi menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun ini sejalan dengan tema pembangunan daerah, yakni pemantapan daya saing melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan publik, demi mendukung visi Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
Dengan ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Banua.rds
