Puluhan Merk Beras Terindikasi Curang

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindak produsen beras yang tak mematuhi standar mutu.

Pasalnya Kementerian Per­ta­ni­an (Kementan) dan Satgas Pa­ng­an menemukan praktek pe­ng­o­p­losan beras. Dalam pe­ng­op­los­an itu, beras yang dijual de­ng­an harga premium, ternyata isi­nya campuran dengan beras me­di­um atau tidak sesuai standar mu­tu beras premium.

Artikel Lainnya

Gubernur Kalsel Lantik 4 Dewan Komisaris Baru

14 Juli 2025

Beras SPHP Diluncurkan HET Rp12.500 per Kg

14 Juli 2025

Load More

“Kami akan menindak tegas prak­tik seperti ini. Ini adalah ben­tuk pengkhianatan terhadap pe­ta­ni, konsumen, dan juga se­ma­ng­at swasembada pangan,” tegas Amran lewat keterangan tertulis, Se­nin (14/7).

Sesuai standar mutu beras ya­ng diatur dalam Standar Nasional In­donesia (SNI) 6128:2020, be­ras premium berkadar air mak­si­mal 14 persen, butir kepala mi­ni­mal 85 persen, dan butir patah mak­simal 14,5 persen.

Tak hanya di SNI, peraturan mu­tu beras juga turut diperkuat oleh Peraturan Badan Pangan Na­si­onal Nomor 2 Tahun 2023 ten­tang Persyaratan Mutu dan Label Beras, serta Peraturan Men­teri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 te­n­tang Kelas Mutu Beras.

“Sangat kami sayangkan, se­jum­lah perusahaan besar justru te­rindikasi tidak mematuhi stan­dar mutu yang telah ditetapkan. Mas­yarakat membeli beras pre­mi­um dengan harapan kua­li­tas­nya sesuai standar, tetapi ken­ya­ta­annya tidak demikian. Kalau dii­ba­ratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang di­te­rima ternyata hanya emas 18 ka­rat,” ujar Mentan Amran.

Amran juga mengingatkan se­luruh pelaku usaha peng­gi­li­ng­an serta distribusi wajib me­la­ku­kan registrasi produk beras.

Registrasi produk beras sen­di­ri diatur dalam Peraturan Men­teri Pertanian (Permentan) No­mo­r 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mu­tu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pasal 2 menyebutkan re­gistrasi bertujuan melindungi kon­sumen serta meningkatkan ke­pastian usaha dan daya saing pa­ng­an segar asal tumbuhan.

Sesuai regulasi tersebut, pe­la­ku usaha yang mengemas PSAT untuk diperdagangkan wa­jib mencantumkan label pada ke­mas­an. Label minimal harus me­muat nomor pendaftaran, nama pro­duk, berat bersih atau isi ber­sih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau me­ng­im­por PSAT ke Indonesia.

Sebelumnya, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan Satgas Pa­ngan Polri bergerak cepat me­me­riksa sejumlah produsen beras pre­mium dengan hasil pe­me­rik­sa­an sebanyak 26 merek diduga men­jual beras kualitas biasa yang di­kemas dan dipasarkan sebagai be­ras premium. “Iya, betul kami la­ku­kan pemeriksaan terhadap ya­ng sebelumnya disampaikan Pak Menteri Andi Amran,” ujar Helfi di Jakarta, dikutip Sabtu.

Menurut Helfi, langkah ini me­rupakan tindakan tegas dalam mem­bongkar praktik mafia pa­ng­an yang merugikan petani dan mas­yarakat. Helfi menyebut pu­lu­han merek lain juga akan segera men­yusul untuk diperiksa.

Helfi menjelaskan empat pe­ru­sahaan besar produsen beras pre­mium telah lebih dulu di­pe­riksa oleh Satgas Pangan. Dari to­tal 26 merek yang terindikasi me­lakukan pelanggaran, ucap Helfi, sebanyak 14 di antaranya be­rasal dari empat perusahaan ter­sebut.

“Hasil pemeriksaan me­nun­juk­kan produk-produk ini tidak me­menuhi standar mutu, berat ber­sih, serta harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan peme­ri­n­tah,” sambung Helfi.

Helfi mengatakan empat pe­ru­sahaan tersebut yakni Wilmar Group dengan merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip; Food Sta­tion Tjipinang Jaya dengan me­rek Alfamidi Setra Pulen, Be­ras Premium Setra Ramos, Beras Pu­len Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos; Belitang Panen Ra­ya (BPR) dengan produk Raja Pla­tinum dan Raja Ultima; serta Sen­tosa Utama Lestari di bawah naungan Japfa Group dengan merek Ayana. bisn/mb06