JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan menolak wacana atau usulan pemberangkatan calon jemaah haji menggunakan kapal laut sebagai salah satu alternatif transportasi untuk musim haji 1447 Hijriah.
“Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7), seperti dikutip dari Antara.
Hal tersebut disampaikan Ichsan menanggapi usulan atau pernyataan yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait wacana memberangkatkan calon jemaah haji menggunakan kapal sebagai opsi alternatif selain pesawat terbang.
Menurut Ichsan, gagasan atau ide memberangkatkan calon jemaah haji menggunakan kapal laut bertolak belakang dengan semangat yang sedang dibangun BP Haji untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan menggunakan kapal laut, kata dia, maka otomatis hal itu berdampak kepada lamanya waktu perjalanan calon jemaah haji dari Indonesia hingga tiba di Arab Saudi.
Selain itu pihaknya menilai usulan tersebut dinilai juga tidak ekonomis.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut diimplementasikan maka turut berdampak kepada upaya Pemerintah Indonesia yang bertekad mengurangi masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.
Di sisi lain Presiden Prabowo Subianto telah meminta BP Haji agar mencarikan solusi supaya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) musim berikutnya diturunkan dari musim haji 2025.
“Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci,” jelas dia.
Sementara, Anggota Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah menyatakan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut tentang wacana ibadah haji jalur laut dan lebih mempertimbangkan untuk memperbaiki pelayanan haji di jalur udara.
“Ya, itu kalau konteksnya seperti paket khusus yang orang ingin misalnya romantisme masa lalu, ya boleh-boleh saja, tetapi kalau itu sebagai opsi ya memang harus dipertimbangkan. Seharusnya justru angkutan udara kita ini kan dipermudah, kemudian pengawasannya juga lebih baik, karena armadanya kan juga sudah ada,” katanya saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan penyelenggaraan haji di Indonesia yang menggunakan armada udara perlu dievaluasi terlebih dahulu, dengan mengoptimalkan pengawasannya sebelum menyelenggarakan haji dengan moda kapal laut.
“Kita ini punya penerbangan domestik yang sudah banyak beroperasi, itu kan mungkin saja untuk dilibatkan. Nah, kalau kemarin itu kan memang monopoli diberikan kepada salah satu maskapai, tetapi ternyata juga enggak bisa mengatasi semuanya, itu yang harus dievaluasi,” ujar dia.
Menurutnya, haji jalur laut baru mungkin dilaksanakan apabila konteksnya memberikan paket khusus, misalnya untuk rekreasi dengan melibatkan biro-biro pariwisata dalam negeri.
“Kecuali kalau itu tadi, jadi paketnya ibadah haji plus ,misalnya turisme atau memang untuk melacak jejak masa lalu, seperti itu ya enggak apa-apa, tetapi itu opsional, itu bisa biro-biro misalnya orang pemerintah dilibatkan, bisa aja kan, karena sekarang juga ada sih teman-teman yang haji katanya ingin model-model kayak zaman Rasulullah, jadi di sana itu jalan kaki, dari Madinah ke Makkah, karena ingin merasakan bagaimana semangat dan energi masa lalu,” paparnya.
Ia menekankan bahwa haji jalur laut tidak boleh asal diterapkan dan perlu dievaluasi oleh berbagai pihak.
“Tetapi, kalau negara membuka opsi jalur laut karena ketidakmampuan jalur udara, ya ini perlu untuk dievaluasi bareng-bareng, jangan-jangan bukan karena kita enggak cukup maskapainya, tetapi karena manajemennya kurang bagus,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, pemerintah Indonesia sedang menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi.
“Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,” ujar Menag.
Menurutnya, wacana penggunaan jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.
“Sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama,” ujar Nasaruddin.
Menag mengungkapkan Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perjalanan haji melalui jalur laut, seperti penggunaan kapal Belle Abeto dan Gunung Jati di masa lalu. Namun, perjalanan tersebut bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan.
“Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat. Jalur laut itu memang ada, tapi lebih cocok untuk negara-negara yang jaraknya lebih dekat, seperti Mesir. Kalau kita kan jauh, jadi perlu dihitung ulang,” kata dia. ant
