Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ratusan ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi digunakan untuk judi online perlu diapresiasi sebagai bagian dari pengawasan yang progresif. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen serius untuk menjamin bansos tersalur tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Selama ini, kebijakan penyaluran bansos melalui rekening perbankan memang dirancang agar lebih efisien dan meminimalkan kebocoran dibanding distribusi tunai. Namun pada praktiknya, tantangan baru muncul seiring perkembangan digital, termasuk potensi penyalahgunaan dana oleh sebagian penerima. Fakta bahwa pemerintah melalui PPATK mampu mendeteksi transaksi mencurigakan dalam skala besar justru menunjukkan keberhasilan sistem pengawasan yang semakin canggih dan terintegrasi.
Temuan ini juga semakin menegaskan adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah Presiden Prabowo dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui penguatan transparansi dan optimalisasi penggunaan bansos oleh kelompok penerima manfaat. Sebab dalam realitas di lapangan, penggunaan uang bansos oleh sebagian masyarakat penerima kerap tidak sesuai peruntukan, misalnya untuk judi online, pembelian pulsa, dan konsumsi lain yang di luar ketentuan.
Untuk itu, Kementerian Sosial telah berkolaborasi erat dengan PPATK dalam memastikan validitas rekening penerima bansos, yang dalam praktiknya ternyata ditemukan ribuan rekening bermasalah. Sebagian di antaranya merupakan rekening dormant atau rekening tidak aktif yang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, serta rekening yang sudah lama tidak diperbarui namun masih dipakai menampung dana bansos.
Langkah PPATK yang melakukan pemblokiran rekening-rekening bermasalah merupakan tindakan yang tepat dan tegas. Hingga saat ini, baru satu bank Himbara penyalur bansos yang diinvestigasi dan teridentifikasi memiliki rekening penerima yang bermasalah.
Saya menilai langkah cepat PPATK ini patut diapresiasi, karena menjadi alarm dini bagi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga perbankan untuk segera melakukan koreksi dan penertiban. Ini mencerminkan bahwa proses transformasi bansos tidak hanya sekadar distribusi dana, tetapi juga membangun ekosistem yang lebih berdaya guna, bersih, dan berkeadilan.
Sebagai pakar kebijakan publik, saya melihat setidaknya tiga pesan positif dari temuan ini.
Pertama, komitmen transparansi pemerintah. Pemerintah tidak menutup-nutupi persoalan, tetapi justru membuka data secara terbuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan. Ini langkah penting membangun kepercayaan masyarakat.
Kedua, penguatan sistem monitoring. Integrasi data PPATK dengan kementerian/lembaga terkait akan memperkuat filter seleksi penerima bansos, termasuk deteksi transaksi yang tidak wajar. Ini mendukung program Presiden Prabowo agar bansos benar-benar menjadi jaring pengaman bagi keluarga rentan.
Ketiga, keseriusan mendorong literasi keuangan. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat perlunya edukasi penggunaan rekening dan literasi keuangan bagi penerima bansos. Pemerintah dapat memperluas sosialisasi agar masyarakat paham konsekuensi hukum dan sosial dari penyalahgunaan dana bantuan.
Saya optimistis, jika pengawasan ini terus diperkuat dan diikuti langkah perbaikan komprehensif, maka efektivitas bansos di era pemerintahan Presiden Prabowo akan semakin tinggi. Ini adalah momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih sinergis, memastikan dana publik digunakan sebagaimana mestinya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Pada akhirnya, temuan PPATK bukan hanya persoalan disiplin individu penerima bansos, tetapi juga peluang besar bagi pemerintah untuk melanjutkan reformasi tata kelola bansos yang sudah berada di jalur yang tepat. Kita semua berkepentingan menjaga amanah publik ini, agar bantuan yang disalurkan dapat menghadirkan manfaat nyata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. (detikNews)
