BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan mengikuti rapat koordinasi (rakor) persiapan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025 secara virtual lewat Command Center di Banjarbaru, Rabu (2/7).
Pada Rakor yang di pimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto itu di hadiri Penjabat (Pj) Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin MPd dan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel H Faried Fakhmansyah.
Saat menyampaikan arahan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta daerah yang termasuk rawan karhutla agar segera menetapkan status kedaruratan apakah siaga atau tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.
“Setelah menetapkan status kedaruratan itu, maka daerah hendaknya segera mengusulkan permohonan bantuan kepada BNPB seperti bantuan udara melalui heli patroli dan water boombing (WB),” ujarnya.
Selama belum ditetapkan status kedaruratan itu, lanjut dia, pihaknya tidak mungkin akan mengirimkan bantuan melalui udara dan darat.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan kepala BNPB terkait penetapan status kedaruratan karhutla di Kalsel.
“Kita akan segera menggelar rapat bersama BPBD kabupaten/kota se-Kalsel untuk menetapkan status siaga darurat karhutla di Kalsel,” ujar Syarifuddin.
Setelah adanya penetapan kedaruratan itu, pihaknya segera mengajukan permohonan untuk bantuan kepada BNPB baik penanganan udara maupun bantuan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla lewat darat.
Dalam rakor itu, Pj Sekdaprov Kalsel menyampaikan paparan terkait kondisi Kalsel berdasarkan informasi dari Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofika (BMKG) dalam prediksinya awal musim kemarau di Kalsel masuk tidak bersamaan.
Menyinggung upaya pengendalian dan penanganan Karhutla di Kalsel, Syarifuddin menyampaikan Kalsel terus berusaha meningkatkan kolaborasi dalam pengananan karhutla.
Selain itu, pemetaan wilayah rawan karhutla di bagi tiga zona prioritas penanganan, terutama di wilayah ring 1 Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.
Kemudian, peningkatan sosialisasi di daerah rawan bencan karhutla dengan melakukan kerja sama lintas sektor seperti pertanian, perkebunan, kesehatan, sekolah dan dunia usaha.
Selanjutnya, partoli dan pembasahan lahan, yakni melihat kondisi tinggi muka air, pemeriksaan dan pengisian air di kanal untuk mitigasi karhutla. ani
