Oleh : Muhammad Makmun Rasyid (Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.)
Pertumbuhan ekonomi sering kali dipandang sebagai hasil dari investasi, kebijakan fiskal, dan produktivitas. Namun, satu elemen penting justru jarang dikaitkan secara eksplisit: keamanan.
Padahal, tanpa keamanan, tidak ada perencanaan ekonomi yang bisa berjalan utuh. Di sinilah institusi kepolisian, yang selama ini lebih sering dibahas dalam konteks penegakan hukum semata, perlu dilihat secara lebih strategis, sebagai salah satu penopang langsung transformasi ekonomi nasional.
Tema Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini, ‘Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, mencerminkan pergeseran cara pandang tersebut. Ini bukan tema seremonial, tetapi pernyataan posisi kelembagaan.
Bahwa Polri bukan hanya pengaman jalanan, tetapi mitra dalam membangun jalan menuju kedaulatan pangan, energi, dan pasar kerja yang adil.
Keamanan adalah Investasi
Keamanan bukan semata pengeluaran negara. Ia adalah bentuk investasi sosial. Di tengah dunia usaha yang sangat sensitif terhadap risiko, kehadiran aparat yang profesional, responsif, dan transparan adalah prasyarat bagi iklim usaha yang sehat. Polisi yang bisa meredam konflik sosial, menjaga logistik, dan menyelesaikan masalah secara cepat berkontribusi langsung pada efisiensi ekonomi nasional.
Inilah esensi dari pendekatan Polri Presisi: prediktif, responsif, dan transparan secara berkeadilan. Ketika konflik sosial bisa dicegah, kepercayaan publik terhadap proses hukum menguat, dan pelayanan publik berjalan adil-biaya sosial menurun, sementara produktivitas meningkat.
Data dari survei Litbang Kompas (Juli 2024) mencatat bahwa 73,1 persen responden memberikan penilaian positif terhadap citra Polri. Angka ini naik dari 71,6 persen pada Desember 2023. Meskipun masih ada tantangan di tingkat pelaksanaan, kepercayaan publik ini adalah modal penting yang menunjukkan bahwa reformasi berjalan dan dirasakan.
Ketahanan Pangan
Peran Polri dalam pembangunan ekonomi tidak lagi bersifat pasif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru-baru ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat (5 Juni 2025).
Dalam acara tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah menyiapkan lebih dari 445 ribu hektare lahan tanam jagung, dan tengah memverifikasi hampir satu juta hektare tambahan melalui skema perhutanan sosial.
Targetnya ambisius: satu juta hektare lahan tanam dan produksi hingga 10 juta ton jagung. Ini bukan proyek simbolik, tetapi bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan.
Bahkan, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Kapolri dan Menteri Pertanian bahwa Indonesia tidak akan impor jagung lagi pada 2026.
Ini adalah ilustrasi nyata bahwa kepolisian bisa menjadi agen pembangunan, bukan hanya penjaga stabilitas. Ketika institusi penegak hukum berkontribusi langsung dalam memastikan rantai pasok pangan, maka keamanan dan ekonomi tidak lagi terpisah.
Momentum panen raya ini juga terjadi di tengah isu publik tentang pergantian Kapolri. Namun, alih-alih tenggelam dalam spekulasi, Kapolri Listyo Sigit justru menunjukkan bahwa kerja nyata lebih penting dari perdebatan.
Kehadirannya bersama Presiden dan Menteri Pertanian bukan hanya simbol loyalitas birokrasi, tetapi juga bukti peran aktif Polri dalam agenda strategis nasional.
Ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya berjalan ke dalam, tetapi juga meluas ke luar; menyentuh aspek ekonomi, pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Isu rotasi kepemimpinan menjadi tak relevan ketika yang ditawarkan adalah kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Presisi yang Bermakna
Transformasi ekonomi inklusif hanya akan berjalan jika dibarengi transformasi sosial yang adil. Pelayanan hukum yang tidak diskriminatif, penanganan aduan masyarakat yang cepat, dan penindakan internal yang tegas adalah bentuk ‘presisi nilai’, bukan sekadar prosedur kerja. Di sinilah tantangan Polri ke depan: membuktikan bahwa reformasi bukan berhenti di jargon, tetapi menjadi kultur.
Dengan program seperti restorative justice, pembaruan digital layanan, dan pembatasan gaya hidup mewah pejabat Polri, publik mulai merasakan perubahan. Namun, konsistensi adalah kuncinya. Ketika satu tindakan oknum viral, kepercayaan bisa runtuh. Maka, kehadiran polisi harus merata, etis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, bukan hanya ketika media menyorot, tapi sepanjang waktu.
Transformasi peran Polri dalam pembangunan ekonomi membawa konsekuensi: perluasan harapan publik. Kini, polisi tidak cukup hanya hadir saat terjadi kejahatan, tetapi juga dituntut menjadi bagian dari solusi struktural atas ketimpangan dan kerentanan ekonomi.
Hari Bhayangkara ke-79 adalah momentum untuk menegaskan bahwa presisi bukan hanya urusan teknis, tetapi juga nilai etik. Keamanan bukan hanya hasil kerja aparat, tetapi hasil kolaborasi antara negara dan warganya. Dan di tengah semua itu, Polri hadir sebagai penghubung, antara rasa aman dan rasa percaya, antara hukum dan keadilan, antara negara dan masyarakat.
Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka Polri harus menjadi institusi yang matang secara profesional, kokoh secara moral, dan terbuka terhadap perubahan. Sebab di ujung setiap transformasi ekonomi, selalu ada pertanyaan sederhana: apakah masyarakat merasa aman dan dilayani? Jika ya, maka kita sedang berada di jalur yang benar. ( detikNews)
