
TANJUNG – Sekretariat Wakil Presiden mengundang beberapa Kementerian dan Lembaga di Istana Wakil Presidenm Senin (16/6).
Hal ini dalam rangka rapat koordinasi menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Tabalong pada Minggu (15/6) lalu.
Plt Sekretaris Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar menyebutkan, semua usulan dan permohonan Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Pemerintah Pusat melalui berbagai instansi dan lembaga di respons positif oleh Wapres Gibran.
“Semua usulan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tabalong kemarin sudah bapak wapres amanatkan untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam kunjungan Wapres Gibran ke Tabalong, ada beberapa usulan program dan pembangunan, yaitu reaktivasi dan revitalisasi Bandara Warukin.
Kemudian, peningkatan status BLK Tabalong menjadi Balai Latihan Vokasi Dan Produktifitas (BPVP), bantuan pelatihan instruktur BLK Tabalong, serta usul pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Tabalong.
Sementara, Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mengaku sangat bersyukur dengan respons cepat wapres menindaklanjuti semua usul program dan pembangunan.
“Kemarin Minggu baru proposalnya saya serahkan ke pak wapres, hari ini (Senin) sudah ditindaklanjuti dengan lembaga terkait di tingkat pusat,” katanya.
Terkait usul Reaktivasi dan Revitalisasi Bandara Warukin, Kementerian Perhubungan menyatakan penerbitan Sertifikat Bandar Udara (SBU) tinggal menunggu beberapa kelengkapan administrasi.
“Selain itu, juga kelengkapan alih status barang milik negara berupa lahan dan bangunan Bandara warukin dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan PT Pertamina,” jelas Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Lukman F Laisa.
Sedangkan untuk peningkatan status BLK Tabalong, dijelaskan Dirjen Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI Agung Nur Rohmad, belum bisa di akomodir karena di Kalsel sudah berdiri BPVP di kabupaten lain
“Belum bisa, karena sudah ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Namun kami siap memberikan pelatihan instruktur sesuai kebutuhan dari BLK Tabalong,” ucapnya.
Kemudiabn terkait usulan pembangunan sekolah rakyat juga mendapat respons positif dari perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kementerian Sosial pun meminta Pemerintah Kabupaten Tabalong secepatnya mengirimkan proposal serta melakukan koordinasi yang lebih intens terkait rencana tersebut. yan