JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan memperkuat langkah stabilisasi harga beras di tengah dinamika harga beras yang terjadi di berbagai daerah, termasuk dengan mempercepat bantuan pangan beras alias bansos beras untuk periode Juni-Juli 2025.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengakui adanya kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir, bahkan sampai melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Ketut menuturkan, harga beras melonjak di beberapa wilayah, terutama di Indonesia timur. “Kami mencermati betul dinamika hrga beras dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia timur, menunjukkan harga yang berada di atas harga eceran tertinggi [HET],” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu
Ketut merinci, rata-rata harga beras di wilayah zona III, yakni Maluku dan Papua, adalah Rp19.634 per kilogram. Harganya mengalami sedikit kenaikan 0,29% dibandingkan Mei 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.
Untuk itu, Ketut menuturkan, Bapanas akan mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025 sebagai langkah stabilisasi pangan.
Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Dia menyampaikan bahwa proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi bansos beras 10 kg dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.
“Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” terangnya.
Kedua, percepatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ketut menyampaikan bahwa distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemeritah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen.
Adapun, wilayah Indonesia timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi. “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” imbuhnya.
Sebelmnya diberitakan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni-Juli 2025 memiliki kualitas yang baik. Untuk diketahui, alokasi anggaran bansos beras periode Juni-Juli ini mencapai Rp4,9 triliun. “Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni-Juli 2025. bisn/mb06
