JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut tingkat okupansi atau hunian hotel selama libur panjang Iduladha 1446H/2025M jauh dari ekspektasi.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyampaikan, pengusaha mengharapkan adanya lonjakan okupansi pada hari H Iduladha yang jatuh pada 6 Juni 2025.
Kendati begitu, pada H+1 hingga H+2 Iduladha, pihaknya tidak melihat adanya peningkatan okupansi alias saa seperti okupansi di periode normal.
“Tidak melonjak seperti yang kita ekspektasinya sampai rata-rata 80%, enggak sampai sekitar gitu. Paling rata-ratanya sekitar 50-an lah, 50-60%,” kata Maulana.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan periode libur Iduladha tidak terlalu berdampak terhadap lonjakan okupansi. Maulana mengatakan dalam beberapa bulan belakangan banyak libur panjang di Indonesia.
Biasanya, kata dia, masyarakat sudah memiliki anggaran untuk berwisata atau melakukan perjalanan. Kendati begitu, anggaran tersebut tak selalu digunakan di setiap hari libur berlangsung. “Jadi nggak mungkin tiap 2 minggu mereka sepanjang libur melakukan perjalanan, kan enggak seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, libur Iduladha berdekatan dengan libur sekolah yang biasanya berlangsung pada akhir Juni hingga awal Juli. Kemungkinan, kata Maulana, masyarakat lebih memilih menyisihkan anggarannya pada saat libur sekolah dibanding periode libur Iduladha.
Di sisi lain, banyaknya hari libur nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap okupansi hotel, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang cukup memukul industri perhotelan.
Dengan masa libur yang begitu singkat, Maulana mengaku sulit untuk melihat dampaknya terhadap tingkat okupansi hotel. Pasalnya, pasar terbesar hotel adalah bisnis traveler dengan pemerintah sebagai kontribusi terbesar “Jadi kalau mau dikejar untuk menggantikannya [segmen pemerintah], tentu mesti konteksnya kegiatan-kegiatan event atau MICE,” kata dia.
Dibagian lain dipaparkan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan, pendapatan hotel di Indonesia rata-rata turun hingga 60% imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menurut Maulana Yusran menyampaikan, meski belum ada laporan secara tertulis, anggota PHRI secara lisan telah melaporkan ihwal penurunan pendapatan, buntut dari kebijakan hemat anggaran Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau laporan secara lisan ke PHRI memang sudah banyak yang melaporkan bahwa itu terjadi masalah penurunan pendapatan,” kata dia.
Dia menuturkan, segmen pemerintah berkontribusi besar rata-rata sekitar 40%-60% terhadap industri perhotelan. Bahkan di beberapa daerah, kontribusinya mencapai 80%. “Kontribusinya antara 40%-60%. Otomatis rata-rata penurunannya bisa sampai segitu kalau dia nggak ada kegiatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maulana menyebut bahwa kontribusi dari sektor swasta masih minim sehingga banyak perhotelan yang mengandalkan pada kegiatan pemerintahan. bisn/mb06
