BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pangan.
Ketua Pansus II DPRD Kalsel H Jahrian menegaskan pentingnya pembentukan payung hukum yang kuat untuk menjamin ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Ia menilai ketahanan pangan merupakan inti dari kelangsungan hidup masyarakat banyak.
“Sebab ketahanan pangan adalah sebagai inti, bahkan kelanjutan hidup untuk orang banyak. Hak hidup untuk orang banyak,” ucapnya, Senin (2/6).
Ia pun menekankan perlunya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah daerah, lembaga vertikal, hingga kepada gubernur, menteri bahkan Presiden Republik Indonesia.
H Jahrian juga menyampaikan bahwa aspek krusial dalam pembahasan raperda ini adalah soal kejelasan aturan hukum.
Menurutnya, peraturan yang jelas akan menjadi landasan kuat bagi pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam menjalankan usaha di bidang pangan, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha di sektor ini.
“Makanya Undang Undang Pangan ini yang tadinya ada dua hendaknya kita gabung jadi satu. Ketahanan pangan juga sekaligus sebagai perlindungan dari si pelaku industri atau pun si pelaku pembuat produksi ketahanan pangan itu sendiri,” katanya. rds
