MARTAPURA – Pasca ditetapkannya dua desa di Kabupaten Banjar, yaitu Desa Jambu Burung dan Desa Pasar Jati sebagai percontohan (pilot project) Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tim Pembina Posyandu menggelar rapat evaluasi dan koordinasi.
Rapat yang diadakan di Aula Barakat Martapura, Rabu (21/5), dipimpin langsung Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas.
Nurgita menugaskan dinas terkait yang membidangi enam SPM mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta sosial, membuat rumusan pertanyaan atau wawancara dengan pasien yang dilayani di posyandu atau yang didatangi ke rumah oleh kader.
“Pertanyaan-pertanyaan yang terarah dan terukur yang akan memberikan kesimpulan jawaban terkait keluhan-keluhan masyarakat di bidang tersebut, misalnya perumahan rakyat mengenai sanitasi di rumah,” ujarnya
Dari hasil wawancara tersebut, bisa diketahui hal apa saja yang dibutuhkan dari tingkatan puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu, sebut Nurgita.
Nurgita meminta, ada instruksi dari dinas kesehatan bahwa setiap desa dan kelurahan berkunjung ke desa pilot project, untuk belajar secara administrasi dan pelayanan.
Ia juga menginginkan Pemkab Banjar membuat notulen dan dokumentasi, bahwa telah melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi yang akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya, dalam upaya pencapaian SPM bidang kesehatan antara lain, kampanye pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin.
“Kegiatan lainnya yaitu skrining penyakit tidak menular, penyakit menular dan jiwa, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal pada ibu hamil kurang energi kronis, balita kurang gizi, serta kelas baduta cegah stunting,” ucap Yasna.
Ia berharap dukungan pambakal dan lurah untuk melengkapi dokumen kelembagaan posyandu, dan dukungan dari puskesmas dalam hal peningkatan kapasitas kader posyandu. ril/dio
