JAKARTA – Upaya pengemudi ojek online (ojol) menuntut penurunan biaya aplikasi dari 20% menjadi 10% serta meminta perubahan status mitra memasuki babak baru.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mempertemukan mitra dengan pemilik aplikator membahas hal ini. Komisi V DPR RI menyampaikan bakal mengelar rapat bersama asosiasi pengemudi ojek online atau driver ojol. Rapat dilakukan usai adanya aksi protes terkait dengan potongan biaya aplikasi dari perusahaan transportasi online.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut pihaknya bakal mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para mitra ojol atas tunutan yang disampaikan pada demo yang digelar pada, Selasa lalu.
“Jadwal kita kalau gak salah besok, Besok kita [ada rapat] sama driver,” kata Robert saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menjelaskan, rapat tersebut bakal mengkurasi urgensi pembentukan payung hukum pelaksanaan e-commerce transportasi dalam bentuk Undang-Undang.
Terlebih, tambah Roberth, pihak apikator saat ini kerap melanggar aturan yang telah dibentuk oleh kementerian teknis terkait.
“Kita usulkan begitu [bentuk Undang-undang], kalau selama ini dia [aplikator] main-man dengan cuma peraturan menteri, ya. Sekarang kejadian, toh? Dia [aplikator] tidak anggap itu peraturan menteri, peraturan 10% dia lewatin,” tambahnya.
Untuk diketahui, aturan mengenai potongan biaya layanan itu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 tertanggal 22 November 2022, di mana ada dua jenis komponen yang terdiri dari biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan biaya penunjang 5%.
Namun demikian, para driver Ojol mengaku potongan biaya aplikasi yang dibebankan aplikator jauh lebih besar dari ketetapan yang disampaikan.
Sebelumnya, Ketua Umum SPAI, Lily Pujiati menjelaskan saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mncapai 70%. “Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan.
Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000. Atas dasar hal itu protes kembali dilayangkan guna menuntut kondisi kerja yang layak bagi para pengemudi ojol.
Dia meminta agar biaya aplikasi dapat dipangkas menjadi 10% atau bahkan dihapuskan. “Maka kami mendukung tuntutan potongan 10% dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang dan makanan yang setara dan adil,” jelas Lily.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membahas tuntutan demo pengemudi ojek online (ojol) termasuk penurunan potongan komisi menjadi 10%.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan menyerap dan membahas tuntutan massa aksi. Namun dia juga mengingatkan khusus untuk komisi, perlu mempertimbangkan banyak variabel. bisn/mb06
