Realisasi Belanja Capai Rp8,54 Triliun

BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jen­de­ral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Ka­li­man­tan Selatan, Syafriadi mengungkapkan hingga tri­wulan I (Januari-Maret) tahun 2025 realisasi be­lanja negara (APBN) di Kalsel mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57 persen.

“Dari realisasi belanja negara di Kalsel hingga triwulan I tahun 2025 sebesar Rp8,54 triliun atau 22,57 persen dari pagu sebesar Rp37,82 triliun itu terdiri dari be­lanja pemerintah pusat sekitar Rp1,53 triliaun atau 15,39 per­sen,” ujarnya di Banjarmasin, Ra­bu (30/4).

Artikel Lainnya

Rumah Subsidi 18 Meterpersegi Batal Dibangun

10 Juli 2025

Harga Beras Mahal, Cabai Makin Pedas

10 Juli 2025

Load More

Hal itu disampaikannya da­lam media briefing realisasi pen­da­patan dan belanja regional Ka­li­mantan Selatan hingga triwulan I tahun 2025 di Banjarmasin.

Sedangkan realisasi belanja trans­per ke daerah (TKD), sebut Syafriadi, sampai triwulan I 2025 men­capai Rp7,01 triliun atau 25,13 persen dari pagu.

Syafriadi mengakui, pada ta­hun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 9,39 per­sen akibat efesiensi anggaran dan penurunan pagu tersebut turut ber­kontribusi pada melambatnya per­tumbuhan belanja APBN di Kal­sel sampai Maret 2025.

Jenis Belanja TKD, katanya, ma­sih mendominasi struktur be­lan­ja APBN di Kalsel dengan kon­tribusi 84,89 persen.

Untuk TKD, lanjutnya, Ka­bu­paten Barito Kuala (Batola), me­raih peringkat 1 nasional pen­ya­luran dana alokasi khusus (DAK) Fisik 2025.

Dia menjelaskan, di­ban­di­ng­kan tahun lalu pada periode yang sa­ma, penyaluran TKD secara growth mengalami peningkatan 13,26 persen.

Berdasarkan persentase, pen­ya­luran tertinggi ada pada Ka­bu­pa­ten Hulu Sungai Utara (HSU) se­besar 29,54 persen dari pagu dan terendah ada pada Kabupaten Ko­tabaru yang merealisasikan 22,28 persen dari pagu.

Menyinggung realisasi pen­da­patan APBN di Kalsel tahun 2025, Syafriadi, hingga triwulan I tahun 2025 telah terealisasi se­besar Rp2,05 triliun atau 9,32 per­sen dari target yang ditetapkan se­be­sar Rp22,02 triliun.

Capaian pendapatan negara di Kal­sel tersebut mengalami kon­trak­si 44,72 persen di­ban­di­ng­kan pe­riode yang sama tahun lalu. Pe­nerimaan Per­pa­jakan men­do­mi­nasi pendapatan ne­gara. Wa­lau­pun secara ke­se­lu­ruhan pe­neri­maan negara ter­kon­traksi. Penerimaan dari ke­pa­beanan dan cukai sudah me­lam­paui target dan tum­buh po­si­tif 479,29 persen.

Sementara itu, realisasi pe­ne­rimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga triwulan I tahun 2025 di Kalsel mengalami kon­trak­si 13,9 persen yang di­kon­tri­busikan oleh penurunan PNBP la­innya sekitar 20,36 persen.

PNBP yang dikelola oleh Di­rek­torat Jenderal Kekayaan Ne­ga­ra (DJKN) Kalselteng antara la­in PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang dengan total kon­tri­bu­si terhadap pendapatan negara se­besar Rp5,96 miliar.

Penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp271,17 miliar dan Penerimaan La­innya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp1,240 triliun. ani