JAKARTA – Demi memberikan rekomendasi yang baik, tepat dan terarah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran (TA) 2024, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel menggelar Fokus Group Discussion (FGD) bersama seluruh mitra kerjanya di Aula Gedung Badan Penghubung (Banhub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Jalan Biliton No 09, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Usai di buka Ketua DPRD Kalsel Dr H Supian HK SH MH, forum diskusi menghadirkan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Wakil Ketua DPRD Kalsel M Alpiya Rakhman mengatakan, FGD ini di gelar untuk meminta masukan dari Kemendagri terkait rekomendasi yang akan diberikan Pansus DPRD Kalsel terhadap LKPj Gubernur Kalsel TA 2024.
“Hasil diskusinya tentu meminta masukan dari Kemendagri dalam rangka apa saja yang akan kita masukan di dalam rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah maupun Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berharap semua rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh DPRD Kalsel nantinya benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kalsel.
“Harapannya, semua rekomendasi yang akan kami keluarkan itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh setiap OPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak ada lagi rekomendasi kami berulang tiap tahun itu-itu saja, seolah-olah rekomendasi dari DPRD itu hanya catatan yang tidak dilaksanakan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Sementara, Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah Dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kemendagri Yasoaro Zai SSos MM selaku narasumber sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan DPRD bersama Pemprov Kalsel dalam upaya penyempurnaan penyusunan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Kalsel TA 2024.
Ia menyebutkan, jika ada temuan DPRD Kalsel yang dimasukan dalam rekomendasi hendaknya dapat dilakukan komunikasi yang efektif dengan kepala daerah untuk mewujudkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD.
“Terhadap rekomendasi LKPj yang disampaikan, kami berharap supaya benar-benar itu di nilai secara riil. Apabila ada hal-hal yang masih belum tercapai, barangkali bisa di diskusikan dengan pihak OPD,” ujarnya.
Fasilitator Kepala Daerah dan DPRD se-Kalimantan ini juga menegaskan bahwa Kemendari saat ini telah melakukan pengawasan dan mewajibkan seluruh kepala daerah melaksanakan semua rekomendasi dari DPRD.
“Kementerian Dalam Negeri memang beberapa waktu terakhir ini mewajibkan rekomendasi itu harus ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. Nantinya ini sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan,” katanya.
Sekretaris DPRD Kalsel M Zaini menambahkan, FGD ini merupakan bagian dari proses penyusunan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Kalsel TA 2024.
Ia menjelaskan, untuk agenda selanjutnya adalah menyiapkan finalisasi penyusunan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Kalsel TA 2024, kemudian pada 31 April mendatang akan dilaksanakan rapat paripurna yang berisi agenda persetujuan empat pansus atas rekomendasi yang disampaikan, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD Kalsel.
“Jadi pagi itu nanti, pengambilan keputusan persetujuan pansus-pansus terhadap rekomendasi DPRD. Kemudian baru rekomendasi tersebut diserahkan kepada pak gubernur,” pungkasnya. rds
