BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, kepada enam mitra kerja.
Dalan sambutannya, Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel Ilham Nor mengatakan bahwa agenda hari ini difokuskan pada diskusi mendalam dengan enam mitra kerja. Pansus I menyoroti berbagai persoalan serta mendengarkan laporan kinerja dari masing-masing mitra selama tahun 2024.
“Hari ini Pansus I LKPj Bidang Hukum dan Pemerintahan sudah melakukan rapat kerja dengan mitranya. Ada enam mitra yang hadir. Kita berdiskusi dan mencoba mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Kami juga meminta laporan kinerja tahun 2024 dari masing-masing mitra,” ujar Ilham di Banjarmasin, Senin (14/4).
Ia menegaskan bahwa seluruh hasil rapat ini akan menjadi bahan untuk rekomendasi Pansus I, yang nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bentuk catatan strategis kepada pemerintah provinsi.
“Jika ditemukan permasalahan, kami akan carikan solusi terbaik demi pembenahan ke depan. Tentunya akan ada rekomendasi dari Pansus I untuk disampaikan dalam paripurna sebagai catatan khusus bagi pemerintah provinsi agar dapat meningkatkan kinerja ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ilham Nor juga mengharapkan agar seluruh SKPD dapat menjalankan strategi, visi dan misi, serta program-program yang telah direncanakan secara maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya serapan anggaran yang optimal oleh setiap SKPD.
“Kita ingin serapan dan realisasi anggaran bisa lebih maksimal, agar penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan dalam badan anggaran masing-masing SKPD dapat berjalan lancar dan berdampak pada peningkatan kinerja,” tambahnya.
Legislator dari Dapil I Kota Banjarmasin ini juga menyampaikan bahwa setelah seluruh rangkaian rapat kerja dengan mitra selesai, Pansus akan fokus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat rekomendasi yang akan dibawa ke paripurna.
“Pansus nantinya setelah marathon rapat dengan dinas-dinas terkait, akan berkonsentrasi dengan Kemendagri untuk meminta masukan dan persyaratan terkait draft-draft rekomendasi yang akan kita sampaikan dalam paripurna,” pungkasnya.rds
