BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti nasib madrasah di Banua.
Banyaknya madrasah yang masih minim bantuan dari pemerintah menjadi keprihatinan tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan sekolah umum yang mendapatkan dukungan penuh baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun pembangunan.
Menurut anggota DPRD Kalsel Achmar Maulana, keadaan ini semakin di perparah dengan alasan bahwa madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (vertikal), sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten kerap menghindar dari tanggung jawab.
Padahal, lanjut dia, jika ada kemauan banyak cara yang bisa di tempuh agar madrasah juga mendapatkan dukungan yang layak, seperti skema hibah atau pendampingan berbasis regulasi yang jelas.
“Kenapa sekolah umum bisa mendapat hibah, tapi madrasah dan santri tidak. Seharusnya ada pemetaan dan pendampingan agar madrasah yang memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya usai rapat RPJMD Kalsel tahun 2025-2029 di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (25/3) siang.
Ia menambahkan, dengan kondisi ini pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sebatas melakukan pembinaan, tetapi juga mengambil langkah nyata agar madrasah tidak terus-menerus dipinggirkan.
“Jika tidak segera ada solusi, masa depan pendidikan berbasis agama di Kalsel bisa semakin terancam,” pungkasnya. rds
