JAKARTA – Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pemberdayaan pendidikan, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Inisiatif yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini diharapkan menjadi titik tolak bagi peningkatan kapasitas masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai memimpin rapat koordinasi tentang Sekolah Rakyat, Rabu (5/3), menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat miskin.
“Pertama ini (Sekolah Rakyat) adalah bentuk konkret dari upaya presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya, dan nanti berperan signifikan pada Indonesia emas di tahun 2045,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan penghargaan dan kesempatan kepada kaum duafa. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong masyarakat yang selama ini terpinggirkan agar memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan diri.
Senada dengan Gus Ipul, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, juga menilai pendidikan bagi kaum duafa merupakan kunci utama untuk mengangkat potensi masyarakat kurang mampu.
“Kejayaan Indonesia itu yang pegang kunci adalah kaum dhuafa. Kalau kaum duafa sudah bangkit, maka jayalah Indonesia dan kita ingin membuktikan itu,” imbuh dia.
Menurutnya, pemerintah sudah mengambil langkah yang benar untuk membangun Sekolah Rakyat ini. Menurut berbagai kajian, baik akademik maupun empirik, pendidikan terbukti merupakan salah satu faktor pemotong rantai kemiskinan.
Melalui Sekolah Rakyat inilah, Nuh berharap kepercayaan diri masyarakat miskin dan miskin ekstrem bertumbuh dan bisa bangkit memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia.
“Saatnya sekarang kaum duafa bangkit. Punya self-confidence yang kuat, punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita,” imbuhnya.
Dalam pendirian sekolah rakyat dengan konsep boarding school (asrama), ia berpendapat ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan.
Hal tersebut mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Selain itu, dirinya juga menilai tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.
Untuk membahas seluruh aspek tersebut, Gus Ipul pun membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat.
Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat tersebut seperti Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Partisipasi juga datang dari Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi juga berkolaborasi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengungkapkan Kementerian/Lembaga ini nantinya akan tergabung ke dalam Satgas dan fokus mempersiapkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai bidangnya masing-masing.
“Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu,” tuturnya.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Diharapkan, dengan meningkatnya peran serta kaum duafa, Indonesia dapat melangkah lebih mantap menuju kemakmuran dan keadilan sosial, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) Mohammad Nuh memastikan Sekolah Rakyat tak akan dipungut biaya alias gratis untuk seluruh peserta didiknya.
Nuh menjelaskan Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dibuka dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
“Jangan sampai karena sekolah ini gratis dan seterusnya, sekolahnya bagus, orang yang tidak miskin ngaku miskin, tidak boleh. Pastikan ini memang untuk warga yang miskin,” kata Nuh.
Nuh juga menjelaskan Sekolah Rakyat akan berbentuk asrama atau boarding school. Nantinya sekolah ini akan menggunakan fasilitas milik Kemensos.
Ia juga mengatakan pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga akan terlibat dari sisi perizinan, penyiapan guru dan kurikulum pendidikan.
“Itu pun juga akan kita kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding. Dan juga tata kelolanya,” kata dia. “Tentu ada kurikulum nasional kita tetap plus. Jadi kurikulum nasional plus plus. Jelas ya,” tambahnya.
Di sisi lain, Nuh memberikan apresiasi gagasan dan ide dari Presiden Prabowo Subianto untuk memotong mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Ia menilai kunci kejayaan Indonesia adalah kaum dhuafa yang bangkit dari kemiskinan.
“Sehingga punya self confidence yang kuat. Punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita,” kata Nuh. web
