BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyampaikan sejumlah pesan dan catatan penting terkait penyusunan dokumen perencanaan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan keluarga.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel tahun 2025-2029, di Banjarmasin, Senin (17/2).
Pesan penting itu adalah penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan hukum.
Kedua, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung untuk memastikan setiap perempuan dan anak, mendapatkan akses yang layak dan setara.
Kemudian, pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, karena keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat.
Penguatan program ketahanan keluarga yang menjadi kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas serta efesiensi anggaran sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Gubernur Kalsel, H Muhidin juga mengajak semua pihak untuk bekerja dengan penuh komitmen, menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalsel.
Masih menurut H Muhidin, kegiatan ini menjadi momen penting semua untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta penguatan keluarga berencana.
Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni menyebutkan, tujuan kegiatan Rakornis untuk mendapatkan masukan terkait isu strategis di daerah terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan keluarga.
Selain itu, untuk menyelaraskan program kementerian dengan DPPPA KB di tingkat provinsi dengan Pemkab/Pemko dalam rangka menyusun RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) bidang terkait.
Rakernis dan Forum Perangkat Daerah ini diikuti sekitar 109 peserta dari pimpinan lembaga, dinas PPPA KB dan para narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda Kalsel, DPPPA KB dan BKKBN Provinsi Kalsel.
Peserta terdiri dari kepala dinas/pejabat mewakili dinas yang membidangi dari 13 kabupaten/kota, Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor (narasumber) dan anggota Forum Anak Daerah, pimpinan organisasi/lembaga perempuan. sal/adpim/ani
