AMUNTAI- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP-RKPD), di Aula KH Idham Chalid Amuntai.
Forum dihadiri Forkopimda, anggota DPRD HSU, kepala SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan Camat se HSU.
Kegiatan forum konsultasi publik rencana kerja pemerintah dibuka oleh Pj Bupati HSU melalui Sekretaris Daerah H Adi Lesmana.
Sekretaris Daerah HSU H Adi Lesmana mengatakan, kegiatan dilaksanakan forum FKP-RKPD ini bertujuan untuk menghimpun masukan konstruktif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Adi Lesmana menerangkan, sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Bahwa rancangan RKPD harus dibahas bersama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di kabupaten HSU, “ Ujarnya
Ia berharap, kegiatan ini dapat menghimpun berbagai masukan dan saran dari pemangku kepentingan khususnya, terhadap rumusan permasalahan daerah. “Agar arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis daerah dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026,” katanya.
Selain itu, ujar Adi Lesmana menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan jangka pendek dan menengah, serta penganggaran dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh guna perbaikan kearah yang lebih baik lagi.
“Pemkab HSU saat ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 6,25 persen. Tahun 2024 dapat menurunkan 5,75 persen se kalimantan selatan,” katanya.
Sedangkan, indeks pembangunan manusia (IPM), Kabupaten HSU juga meningkat, tahun 2023 nilai IPM 71,12, tahun 2024 menjadi 71,74 atau sekitar 0,62 point. Kabupaten HSU berada di peringkat 12 di atas Kabupaten Batola.
“Kita beraharap beberapa capaian yang meningkat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten HSU, “ harapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten HSU Jumadi mengatakan, kegiatan forum ini dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsisteni antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. (suf/mb03)
