Oleh: Siti Sarah
Akhir-akhir ini kembali mewarnai layar kaca berita mengenai kelangkaan gas LPG 3kg, dalam video ditayangkan bagaimana mana panjangnya antrian warga di berbagai tempat untuk mendapatkan gas LPG yang di dominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.Kelangkaan ini di picu oleh kebijakan baru dari pemerintah berkaitan pendistribusian gas LPG, yang mana pemerintah memberlakukan kebijakan bagi masyarakat yang ingin membeli gas LPG harus ke pangakalan resmidan tidak bisa lagi membeli di warung-warung seperti biasa.
Akibat dari kebijakan ini tentu sudah dapat ditebak bagaimana susahnya masyarakat karena harus mengantri. Belum lagi kalau gas sewaktu-waktu habis, tidak bisa langsung mendapatkan di warung karena harus ke pangkalan. Di beberapa tempat pun ternyata ketersediaan gas LPG ternyata malah berkurang, tentu ini menambah masalah yang ada. Apalagi gas LPG 3 kg banyak di gunakan oleh masyarakat menengah kebawah, baik kalangan rumah tangga ataupun para pedagang jajanan dimana mereka mengandalkan hidup dari usaha tersebut.
Namun setelah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, akhirnya pemerintah membatalkan kebijakan berkaitan pendistribusian gas melon tersebut. (Kompas.com, 05/02/2025).
Masalah kelangkaan gas LPG seperti saat ini memang sudah sering terjadi, seolah-olah tidak mampu di atasi oleh pemerintah. Belum lagi masalah permainan harga dilapangan yang tak mampu dihindari tatkala kelangkaan terjadi. Namun mengapa setelah ribut di masyarakat, pemerintah baru membatalkan kebijakan ini. Padahal seharusnya pemerintah sudah dapat membaca bagaimana dampaknya bagi masyarakatketika kebijakan itu diterapkan, bahkan ini sudah kali kedua setelah sebelumnya masyarakat di buat resah dengan kenaikan PPN 12%.
Sistem demokrasi hari ini yang begitu di elu-elukan oleh sebagian kalangan, yang dikatakan memihak kepada rakyat dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat, belum hilang dari ingatan bagaimana janji-janji kampanye yang di suguhkan, visi-misi yang pro rakyat ternyata belum sesuai harapan.
Ketika pemimpin ataupun penguasa dipilih oleh rakyat tentu banyak harapan agar melalui tangan dan kebijakan yang diterapkan akan membawa perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, tapi dengan fakta hari ini meniscayakan bahwa kita tidak bisa berharap pada demokrasi. Karena ketika kita berharap pada demokrasi kita harus siap kecewa karena faktanya yang di untungkan adalah para oligarki, para pemodal besar yang dengan uang mereka bisa menjadikan seseorang berkuasa dan akhirnya melalui tangan penguasa ini mereka bisa mendapatkan keuntungan.
Salah satu kebutuhan masyarakat adalah ketersediaan gas LPG 3 kg, karena memang harganya lebih murah sehingga terjangkau dikantong masyarakat kelas menengah ke bawah, dan tentunya sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk memfasilitasi ketersediaannya, apalagi Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tentunya harus mengutamakan kebutuhan di dalam negeri.
Dalam Islam penguasa adalah pengurus kepentingan rakyat, tak terkecuali masalah gas LPG ini, dengan kemampuan dari negara maka pemerintah harus mengupayakan dari hulu sampai ke hilir, dan memberikan kemudahan baik berupa kemudahan untuk mendapatkannya dan harga yang terjangkau, bahkan mungkin gratis. Penguasa harus peka dengan kondisi masyarakat, mereka harus langsung melihat kondisi masyarakat sehingga bisa mbuat kebijakan yang mempermudah kehidupan mereka karena kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak.
