BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH mengusulkan Pemerintah Provinsi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang ketahanan pangan.
Alasannya karena dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah pusat program Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa tersalurkan dan terimplikasi sampai ke provinsi dan kabupaten/kota.
“Kondisi ini kami lihat karena beberapa sektor –sektor yang dilaksanakan oleh daerah belum ada koodinasi yang baik karena bagaimanapun juga bicara ketahanan pangan, kita tidak bisa saja bicara dengan pertanian Holtikultura, tapi bicara dengan perkebunan, peternakan dan perikanan. Kondisi-kondisi seperti ini lah, sehingga kami memerlukan satu draf usulan kepada Gubernur Kalsel periode 2024-2029 agar disektor pertanian ini membuat BUMD baik secara tersendiri atau perusahaan PT Bangun Banua,” ujar Suripno saat menjadi narasumber pada acara Forum Perangkat Daerah (FGD) dan Rapat Koordinasi Teknis Dinas Pertadian dan Ketahanan Pangan se Provinsi kalsel di Best World Kindai Hotel Banjarmasin, Rabu (5/2).
Politisi Senior PKB ini mengatakan pada intinya Komisi II DPRD Kalsel ingin Kalsel memiliki BUMD.” Kami yakin kalau ini sudah dilaksanakan dan terealisasi, maka apa yang menjadi program pa Prabowo – Gibran dalam menunjang ketahanan pangan, bisa terlaksana di Kalsel dan diperiode 2045 di tahun emas Kalsel bisa menjadi salah satu provinsi penyumbang kepentingan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,”jelasnya.
Sementara, Plh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Imam Subarkah menjelaskan FGD Forum Konsultasi Publik dan Koordinasi Teknis Perencanaan Tingkat Provinsi merupakan wadah untuk membahas dan mengumpulkan masukan dari Kabupaten/Kota dan Dinas Instansi terkait, masyarakat, akedimisi mengenai isu strategis dan permasalahan urusan pangan dan pertanian serta mensinkronisasikan usulan-usulan kabupaten/Kota, yang hasilnya akan dibawa pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pertanian Tingkat Nasional.
Pelaksanaan FGD Forum Konsultasi Publik dan Rakortek ini menjadi bagian tahapan dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kabupaten/kota sehingga perlu dilaksanakan untuk mencapai target Pembangunan Nasional.
“ Tersusunnya hasil dari FGD Konsultasi Publik Dan Koordinasi Teknis Perencanaan Pertanian Tingkat Provinsi diharapkan Menjadi kerangka dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudidaya, Religi Dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan, dan misi 3 Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan , merata dan syariah,untuk Bidang Pertanian yaitu Mendorong Pembangunan Corporate Faming, Hilarisasi Industri, Mendorong Pembangunan Resi Gudang, Mendorong Pembangunan Pabrik Pupuk dan Pakan,” jelasnya.
Mendukung salah satu Janji Gubernur yaitu memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan Kegiatan secara maksimal dengan capaian angka sementara produksi untuk komoditas utama pada tahun 2024 yaitu padi 1.006.429,59 ton, jagung 86.037,21 ton, kacang tanah 2.761,8 ton, cabe besar 81.929,35 ton, cabe rawit 119.704, 38 ton, bawang merah 4.879,90 ton , jeruk 1.234.959 ton. Diharapkan untuk tahun selanjutnya capaian produksi lebih meningkat dengan perencanaan yang lebih matang dan terkonsep.rds
