JAKARTA – Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial beras untuk 16 juta masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penghentian sementara itu dilakukan karena pemerintah akan menggeser anggaran Bantuan Pangan Rp16,6 triliun terlebih dulu untuk Perum Bulog.
Anggaran akan digunakan untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani. “Fokusnya kemarin pemindahan Rp16,6 triliun ke Bulog, supaya Bulog itu punya kas di depan. Jadi Pak Presiden (Prabowo Subianto) perintahnya tegas bahwa itu harus diserap. Ini uangnya (Rp16,6 triliun),” ujar Arief.
“Untuk sementara Januari, Februari kita setop Bulog supaya kita bisa dorong harga gabah di petani itu bisa naik,” jelasnya.
Ia mengatakan keputusan pengalihan anggaran itu diambil untuk memastikan stabilitas harga gabah di tingkat petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Ketika ditanya apakah penghentian bantuan pangan akan berlangsung selama enam bulan, Arief menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak benar-benar dihentikan, melainkan dialokasikan terlebih dahulu untuk penyerapan gabah dan beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran bantuan pangan ditunda karena saat ini sudah memasuki panen raya.
Penundaan bantuan beras dilakukan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani. Harga gabah dikhawatirkan anjlok jika bantuan disalurkan saat musim panen.
Harga gabah katanya harus sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.
“Bukan disetop bantuan pangan. Karena sekarang sedang panen raya, Februari, Maret, dan April. Ini panen raya kita enggak boleh bagi dulu dong. Nanti harga (gabah)di petani turun. Karena harga (gabah) di petani harus Rp6.500,” katanya.
Zulhas, mengatakan bantuan pangan tetap akan dibagikan tetapi setelah panen raya usai. Jumlahnya sebanyak 900 ribu ton beras dengan total anggaran Rp16,6 triliun. Namun, Zulhas belum bisa memastikan kapan pastinya bantuan pangan akan mulai disalurkan.
Pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan selama enam bulan. Untuk dua bulan pertama awalnya ditetapkan akan diberikan pada Januari dan Februari.
Sementara empat bulan lagi masih belum dipastikan kapan akan dimulai. Namun kini pemerintah menunda penyaluran yang harusnya dimulai Januari.bisn/mb06
