Plh Sekdaprov Pimpin Rakor Bahas Isu Strategis
BANJARBARU – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan HM Syarifuddin MPd memimpin rapat koordinasi (rakor) di lingkungan Pemprov Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (22/1).
Sejumlah isu strategis menjadi agenda utama pembahasan, di antaranya pelaksanaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, penataan tenaga non-ASN, serta penanganan banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.
Plh Sekdaprov Kalsel HM Syarifuddin menegaskan, penataan tenaga non-ASN harus dilakukan dengan cermat, karena menyangkut nasib ribuan tenaga kontrak yang tersebar di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Arahan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Kalsel H Muhidin yang memberi perhatian serius terhadap tenaga non-ASN.
“Pak gubernur telah memberikan perhatian penuh pada isu ini. Beliau bahkan menaikan gaji tenaga kontrak yang sebelumnya Rp 2,6 juta menjadi Rp 3,1 juta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka,” ujarnya.
Ia menyebutkan, masalah yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalsel juga menjadi perhatian penting dalam rakor ini. Pemprov Kalsel melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota terus berupaya memaksimalkan langkah penanganan dampak banjir.
“Kami mendorong setiap daerah untuk memberikan bantuan optimal kepada masyarakat terdampak, baik itu berupa kebutuhan pokok seperti beras maupun layanan kesehatan maupun semuanya harus terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.
Syarifuddin juga menekankan pentingnya sinergi antarSKPD dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif, termasuk langkah-langkah pencegahan agar bencana serupa dapat di minimalisasi ke depannya.
Dalam rakor tersebut, Plh Sekdaprov Kalsel juga memastikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Insha Allah pelantikan akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 sesuai rencana awal,” ungkapnya di dampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Ahmad Bagiawan dan Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Muhammad Farhani.
Rapat yang di hadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel ini juga membahas masukan dari peserta rapat yang akan di integrasikan dalam rencana kerja pemerintah ke depan.
Ia menegaskan setiap SKPD harus bekerja selaras dengan visi dan misi gubernur, yakni Bekerja Bersama, Merangkul Semua, demi mendukung kebijakan prioritas pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap seluruh SKPD dapat berkontribusi maksimal untuk mendukung program©program prioritas gubernur, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya. adp/ani
