Oleh: Cahyani Pramita, SE (Pemerhati Masyarakat)
Mencengangkan!. Indonesia jadi negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara, menurut laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). (liputan6.com, 18/10/2024). Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI), Indonesia memperoleh skor 16,9. Skor ini menempatkan Indonesia di bawah Timor Leste yang berada di peringkat pertama dengan skor 27, dan Laos di posisi kedua dengan skor 19,8 (rri.co.id, 17/10/2024).
Sungguh memprihatinkan. Pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dipenuhi setiap saat, masih jadi PR besar negeri ini. BerdasarkanUU nomor18 tahun 2012 tentang pangan, dinyatakan bahwa negara berkewajiban mewujud kan ketersediaan, keterjangkauan,dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman,bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia sepanjang waktu. Mengapa ini tak terwujud?
Presiden Prabowo Subianto memang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan prioritasnya. Pemerintah menyisihkan anggaran Rp 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan pada 2025, naik signifikan hingga 21,9 persen dari tahun sebelumnya. (kompas.id, 30/10/2024)
Anggaran swasembada pangan tersebut dialokasikan ke empat hal. Pertama untuk penyediaan pupuk BUMN Pangan sebesar Rp44 triliun, kedua ada juga untuk ketahanan pangan dari dana desa sebesar Rp16,25 triliun. Ketiga, yang paling besar digunakan untuk membiayai Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi operator Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun. Terakhir, ada Rp15 triliun untuk program cetak sawah.
Meskipun aneka program serta kucuran dana telah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya namun penyediaan pasokan pangan secara memadai tanpa bergantung impor belum terealisasi. Pendistribusian pangan untuk mewujudkan pemerataan akses juga belum terwujud dan berdampak pada terjadinya lonjakan harga. Fokus kebijakan ketahanan pangan hari ini malah pada aspek konsumsi, itupun banyak tidak terealisasi dengan baik di lapangan. Sebagai contoh nyata adalah program Makan Bergizi Gratis yang sejak diluncurkan banyak menuai kritikan pedas dan jauh dari target untuk memperbaiki gizi rakyat.
Ketahanan pangan nasional adalah kondisi di mana setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Akses terhadap pangan ini terkait erat dengan kesejahteraan. Saat pemerintah fokus untuk menyejahterakan, rakyat akan mudah memenuhi kebutuhan pangannya. Tidaklah tepat jika sekedar memastikan kecukupan produksi dan distribusi pangan ke toko-toko yang dekat dengan rakyat. Hal yang lebih penting lagi adalah memastikan rakyat mampu mengakses (baca: membeli) pangan tersebut. Untuk apa stok pangan banyak (bahkan dengan impor), tersebar di seluruh toko sembako se-nusantara tapi masyarakat tidak mampu membelinya. Untuk apa? Jangankan memenuhi kebutuhan gizi, untuk makan biasa pun banyak rakyat yang kesulitan. Pengentasan stunting, perbaikan gizi dan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat hanya seperti angan-angan belaka
Beginilah pengurusan kehidupan di bawah kepemimpinan yang tidak berlandaskan Islam. Kepemimpinan dalam sistem sekuler-kapitalisme tidak dilandasi iman dan taqwa, jauh dari rasa tulus dan serius untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Berbeda sekali dengan Islam dimana penguasa laksana perisai yang melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kelaparan dan stunting. Islam memandang terpenuhinya kebutuhan pangan setiap individu rakyat merupakan hal serius yang harus diwujudkan. Kesehatan, keamanan, kecukupan pangan jadi hal penting dalam keseharian. Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa pada pagi dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Pengaturan sektor pangan wajib dijalankan berdasarkan sistem ekonomi Islam semata. Sistem ekonomi politik Islam akan mampu mewujudkan ketahanan pangan bahkan menjamin kesejahteraan rakyat lantaran tujuan utamanya adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.
Pada aspek produksi, negara akan menjamin ketersediaan pasokan (untuk konsumsi dan cadangan negara) berbasis produksi dalam negeri (bukan basis impor). Pada aspek distribusi dan pemasarannya, negara akan mengawasi muamalah antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kecurangan dan terwujud harga yang wajar. Pada aspek konsumsi, Khilafah akan memastikan pangan pokok bisa diakses oleh semua warga, baik itu dalam bentuk subsidi maupun bantuan.
Pihak swasta atau korporasi tidak boleh mengambil alih kewenangan pemerintah menguasai sektor pangan. Negara/ khilafah menjamin sistem logistik pangan berjalan dengan baik dan maksimal. “Distribusi bahan pangan dari sentra produksi hingga ke konsumen akan dipastikan terlaksana. Semua infrastruktur dan sarana pendukung juga disediakan sepenuhnya baik moda transportasi, infrastruktur jalan, jembatan, dan gudang-gudang pangan,”
Inilah yang perlu dilakukan oleh negara sebagai pengurus rakyat. Serius, tulus dan menggunakan syariat yang benar (sesuai Islam) secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan sehingga kebutuhan pangan rakyat akan terjamin dengan baik. In syaa Allah.
