BATULICIN-Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), menyambut kunjungan kerja (Kunker) Komisi 1 DPRD Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Rombongan DPRD tersebut dipimpin anggota Komisi 1 M.Syarifudin seraya disambut Sekretaris Daerah Kab. Tanbu (Sekdakab Tanbu) Dr.H.Ambo Sakka beserta jajarannya, Senin (30/12/2024) diruang rapat Bupati.Kelurahan Gunung Tinggi.
Dihadapan rombongan Komisi 1 DPRD Propinsi Kalsel, Sekda menjelaskan tentang pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024.
Menurutnya, selama hajatan Demokrasi tersebut berlangsung,maka kondisi di Tanah Bumbu sendiri berjalan aman dan terkendali.”Alhamdulillah dalam prosesnya berjalan dengan kondusif dan demokratis, dan disini tidak ada permasalahan yang dilaporkan kepada kami selaku ketua Desk Pemilu atau berbagai temuan Bawaslu.,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai bagian pungsi Pemerintahan Daerah, dengan menyesuaikan perundang undangan berlaku. Pihaknya punya kewajiban berpartisipasi guna memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
Dia menyampaikan, bahwa di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah sudah memberikan dana Hibah operasional Pemilu baik kepada KPU, Polres,Kodim dan Lanal di Tanah Bumbu, sementara dana yang sudah diserahkan ada sisa dan akan di kembalikan kepada kas daerah.
Lanjutnya, terkait partisipasi pemilih di dalam Pemilihan Gubernur bahwa hasil prosentase pemilih masyarakat Tanah Bumbu sebesar 71, 95 persen. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati sebesar 71, 83 persen.
Hal ini ada penurunan dibanding Pemilihan Legislatif kemarin, meski sebelumnya,pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Ke berbagai sekolah bersama Kesbangpol setempat, dengan tujuan melakukan edukasi tentang pentingnya Pemerintahan Kepala Daerah itu.”KPU pun juga gencar melakukan sosialisasi, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan turunnya hak pemilih itu hingga perlu kami teliti lebih jauh lagi,” katanya.
Dikesempatan itu, Muhammad Syarifuddin menjelaskan, bahwa
Kunjungan ini dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaannya dari berbagai aspek termasuk teknis regulasi dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, Pilkada 2024 ini telah usai dilaksanakan,namun dalam perhelatan besar ini banyak hal yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Oleh kerena itu pihak komisi 1 berhak melakukan monitoring dan evaluasi,kerena Bawaslu dan KPU adalah mintra kerja komisi 1.{[alf/mb03]}
