Sabtu, Agustus 23, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

GTRA Kunci Sukses Pelaksanaan Reforma Agraria

by matabanua
30 Desember 2024
in Kementerian ATR/BPN
0
DIRJEN Pentag Yulia Jaya Nirmawati saat berfoto bersama usai menjadi panelis pada Rakor GTRA Provinsi Jawa Tengah. (Foto: mb/ist)

SEMARANG – Sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah, menjadi kunci sukses pelaksanaan Reforma Agraria.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria (Dirjen Pentag) Yulia Jaya Nirmawati saat menjadi panelis pada Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Jawa Tengah di PO Hotel Semarang, Jumat (13/12).

Artikel Lainnya

Wamen ATR Beri Solusi Percepatan Layanan Publik

Wamen ATR Beri Solusi Percepatan Layanan Publik

30 Desember 2024
Menteri ATR/BPN Hadiri Haul KH Raden Asnawi

Menteri ATR/BPN Hadiri Haul KH Raden Asnawi

30 Desember 2024
Load More

“Komunikasi lintas sektor memiliki peranan penting dalam memastikan keselarasan kebijakan, harmonisasi data dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan, komunikasi lintas sektor menjadi landasan untuk menciptakan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, tugas GTRA daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, ke depannya akan memegang peranan yang semakin penting dalam percepatan Reforma Agraria.

Terutama, pada hal penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), percepatan penataan akses, maupun penyelesaian konflik agraria.

“Adanya penambahan sektor aparat penegak hukum (APH), seperti Polri, TNI, Kejaksaan juga dimasukkan dalam keanggotaan GTRA. Tentunya untuk memastikan penyelesaian konflik agraria dapat tuntas terselesaikan,” ujar Dirjen Pentag Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, masa transisi kepemimpinan di tingkat daerah yang dilanjutkan dengan penyusunan RPJMD 2025-2029 ini dapat menjadi momentum untuk memasukkan Reforma Agraria ke dalam program dan anggaran prioritas daerah.

Yulia mengungkapkan, hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Dalam Perpres 62/2023 dinyatakan bahwa Reforma Agraria bukan hanya program Kementerian ATR/BPN, tetapi program bersama, termasuk halnya pemerintah daerah,” kata Yulia Jaya Nirmawati mengimbau seluruh peserta Rakor GTRA Provinsi Jawa Tengah yang hadir.

Turut hadir menyampaikan keynote speech di awal Rakor ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. rds

 

ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA