MARTAPURA- Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat menggelar Rapat koordinasi (Rakoor) Pengawasan Tahun 2025, di Hotel Fave, Banjarbaru, Selasa (24/12).Rakor dibuka Wakil Bupati (Wabuo) Banjar Habib Idrus Al Habsyi didampingi Inspektur HM Riza Dauly serta diikuti para kepala SKPD, camat dan kabag di lingkup Pemkab Banjar.
Di hadapan peserta rakoor, Habib Idrus menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif dan efisien.
Saat ini, lanjut Habib Idrus, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045.“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, disinilah pentingnya peran pengawasan. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah disisi pengendalian internal, khususnya pengawasan internal perangkat daerah,” ujarnya.
Habib Idrus menjelaskan, penguatan pengawasan internal jangan hanya menjadi aksesoris, tetapi dapat memberikan solusi perbaikan tata kelola ke depan.“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah, untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan BPKP,” sambungnya.
Ia berharap ke depan Inspektorat semakin baik, kualitasnya meningkat dalam rangka mengawal pembangunan daerah. Hal ini harus dibuktikan dengan pencapaian kapabilitas APIP level 4, sesuai dengan terget RPJMD.
Sementara Inspektur HM Riza Dauly mengungkapkan, kegiatan merupakan tindaklanjut dari beberapa Rakornas dan Rakorwas dimana posisi APIP diarahkan pada pengawasan serta pendampingan terhadap beberapa program prioritas yang ada dalam asta cita Presiden RI.
“Hari ini kami menyampaikan kepada seluruh SKPD lingkup Kabupaten Banjar terkait dengan rencana kerja kami terhadap pengawasan beberapa program prioritas yang ada dalam asta cita,” sebutnya.
Riza menerangkan ada beberapa area yang difokuskan pada pengawasan kinerja, baik itu kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan beberapa program yang menjadi konsentrasi pemerintah baik pusat dan daerah.
“Tentu pengawasan tentang tata kelola pemerintah seperti reformasi birokrasi dan ada beberapa membangun zona integritas dalam upaya peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Banjar,” pungkasnya.dio/rds
