JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sudah tiga kali diperiksa penyidik, terkait kasus korupsi impor gula, sebelum ditetapkan menjadi tersangka.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan penyidik sebelum kembali memanggil Tom Lembong dan dilaksanakan gelar perkara penetapan status tersangka.
“Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan (Tom Lembong), sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (30/10), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Harli menjelaskan, setelah ketiga pemeriksaan itu penyidik terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait lainnya, termasuk saksi ahli. Selain itu, kata dia, penyidik juga mencari alat bukti yang mendukung keterlibatan para pelaku di kasus impor gula.
Setelah dirasa cukup, ia menyebut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kemudian kembali memanggil Tom Lembong untuk diperiksa dan dilakukan ekspose gelar perkara penetapan tersangka.
“Sekecil apa pun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup,” tuturnya.
“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan expose perkara kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, pihaknya telah memiliki alat yang cukup untuk menetapkan Tom menjadi tersangka. Tersangka lainnya adalah CS eks direktur pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin Persetujuan Impor (PI) dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula.
Tom Lembong juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.
Dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai Rp 400 miliar.
Kejagung menyatakan, selain Tom Lembong pihaknya membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus penyalahgunaan wewenang izin impor gula oleh eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada periode 2015-2016.
Kapuspen Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut, saat ini penyidik masih terus mengembangkan perkara korupsi dimaksud.
“Apakah akan dimungkinkan adanya tersangka baru dalam perkara ini? Itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (30/10), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Harli mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga masih akan memanggil sejumlah saksi terkait dalam kasus ini. Apabila ditemukan bukti keterlibatan yang cukup, ia memastikan penyidik akan menjerat seluruh pelaku yang terlibat.
“Setidaknya diperoleh dari dua alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Kemungkinan itu ada, tetapi tentu harus mengacu kepada hal tersebut,” tuturnya. web
