JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Senin, (21/10) pagi.
FGD yang dilaksanakan di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel di Jakarta ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Kartoyo, S.M. Di awal, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan salah satu upaya menggali informasi dan memperdalam terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
“Tadi dipaparkan bagaimana tugas masing-masing komisi dan banggar dalam berkolaborasi untuk melakukan pembahasan Raperda ini dengan jelas. Harapan kita tentu kawan-kawan dikomisi bisa membahas program-programnya sedetail mungkin sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja), serta urgensi kebermanfaatannya untuk masyarakat dan banua,” ujar H. Kartoyo, S.M.
Kartoyo menambahkan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah. Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas langkah-langkah untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pembahasan dan pengesahan Raperda APBD 2025.
H. Kartoyo menutup pertemuan dengan menyampaikan harapannya agar hasil diskusi ini bisa menjadi panduan dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat Komisi dan Banggar DPRD Kalsel, sehingga APBD 2025 dapat disahkan tepat waktu dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kalsel.rds
