JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menjamin tak akan ada tumpang tindih kewenangan antara penasihat khusus presiden dengan menteri.
Dasco mengatakan utusan khusus presiden dan penasihat khusus presiden bertugas memberi masukan ke presiden. Prabowo akan mempertimbangkan masukan-masukan itu dalam pengambilan keputusan.
“Menurut saya itu enggak akan tumpang tindih, karena penasihat khusus presiden itu tidak langsung turun ke kementerian,” kata Dasco di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Dasco juga menjelaskan soal Luhut Binsar Pandjaitan yang memegang jabatan ganda. Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Urusan Investasi.
Menurut dia, dua jabatan itu punya tugas yang sejalan. Luhut, kata dia, memang berperan memberi pertimbangan ke Prabowo untuk masalah perekonomian.
“Sama tugasnya Dewan Ekonomi Nasional itu memberikan masukan kepada presiden tentang ekonomi, di nasional maupun global,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Hari ini, Prabowo melantik tujuh penasihat khusus presiden dan tujuh utusan khusus presiden.
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, utusan khusus presiden dan penasihat khusus presiden diberi hak keuangan setara menteri.
Tujuh penasihat khusus presiden yaitu Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Purnomo Yusgiantoro Penasihat Khusus Presiden bidang Energi, dan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.
Kemudian, Dudung Abdurachman Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Haji, dan Terawan Agus Putranto Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan.
Berikutnya, tujuh utusan khusus presiden adalah Muhamad Mardiono Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan, Setiawan Ichlas Utusan Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Perbankan, Miftah Maulana Habiburrahman, Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, dan Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Lalu, Ahmad Ridha Sabana Utusan Khusus Presiden bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital, Mari Elka Pangestu Utusan Khusus Presiden bidang Perdagangan, dan Zita Anjani Utusan Khusus Presiden bidang Pariwisata.
Sementara, penambahan belasan kementerian di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto disertai masalah sejumlah menteri belum punya kantor meski sudah dilantik. Sebagian lainnya mesti berbagi kantor.
Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dua kementerian itu meski berbagi kantor.
Mereka menggunakan gedung Kantor Kemenko PMK yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, persis di seberang Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK untuk mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar,” kata Menko PMK Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Cerita lain datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kementerian koordinator yang baru lahir di era Prabowo itu belum mendapatkan kantor.
AHY mengatakan ingin berkeliling ke kantor-kantor kementerian yang ia naungi. Hal itu karena ia memang belum mendapatkan lokasi kantor baru.
“Saya hari ini ditanya mungkin ada 17 orang. Dari media sampai tadi terakhir ditanya ‘Kantornya di mana?’. Terus terang saya juga sulit untuk menjawabnya,” ucap AHY usai pelantikan kemarin.
Kisah serupa dialami Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Kementerian yang ditangani Maruarar adalah pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya belum tahu kantornya. Saya ikut saja,” kata pria yang akrab disapa Ara itu.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan 48 kementerian Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian bertambah 14 kementerian dibanding era Presiden Jokowi.
Prabowo telah melantik para menteri dan wakil menteri kemarin. Hari ini, ia melantik sejumlah tokoh sebagai penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, hingga staf khusus presiden. web
