JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak diburu-buru sehingga dikhawatirkan tidak maksimal. Ia berharap proses pemindahan itu dilakukan secara alami dan mempertimbangkan penuh kesiapan infrastruktur yang ada.
“Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah Ibu Kota. Jadi apa, jangan dikejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya tidak baik. Saya kira ini normal, natural saja,” kata Jokowi usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Jokowi menyebut perlu ada kesiapan matang perihal penataan ekosistem yang perlahan mulai dibangun, baik itu fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga ruang hiburan bagi warga sekitar.
“Pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya, terasa nyaman di sini,” imbuhnya.
Jokowi dalam kesempatan itu juga menegaskan, pemindahan IKN tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Ia menekankan harus ada kesiapan yang maksimal, baik itu meliputi infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga SDM.
“Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang. Semuanya itu harus siap. Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa?” ujarnya.
Jokowi selanjutnya menekankan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN.
Ia menyatakan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto yang sepatutnya menerbitkan Keppres tersebut. Adapun Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik per 20 Oktober 2024.
“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, pak Prabowo,” ujar Jokowi.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono sebelumnya mengatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia hingga saat ini. Sebab perpindahan Ibu Kota secara lengkap dan resmi masih menunggu Keppres.
Namun terkait kapan waktu tepat Keppres diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Dini menyebut bahwa hal tersebut kewenangan penuh presiden.
Kendati demikian, Dini kala itu memastikan pemerintah akan mengupayakan agar rentang waktu penerbitan Keppres dan juga pengesahan UU DKJ tidak terlampau jauh.
Pada bagian lain, Jokowi menyatakan kesiapannya melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN) kalau ada undangan dari Kepala Otorita IKN (OIKN).
“Ya, terserah Kepala OIKN, kalau memang ada ya saya datang lagi,” katanya seperti dilansir Antara.
Dia meminta wartawan menanyakan terkait kemungkinan ada tidaknya groundbreaking itu, termasuk siapa saja investornya kepada Kepala OIKN.
“Iya, tanya kepala OIKN,” imbuhnya.
Terpisah, Basuki Hadimuljono Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan tanggal 10 atau 11 Oktober 2024, Presiden direncanakan kembali ke IKN untuk peresmian Pusat Pelatihan PSSI.
Menurut Basuki, pihaknya akan mengupayakan ada groundbreaking kembali di sela kegiatan peresmian tersebut nantinya.
“Sekarang sedang difinalkan mana-mana saja yang sudah siap untuk groundbreaking,” kata Basuki.
Dia menambahkan, sejauh ini investasi di IKN untuk non-APBN sudah sebanyak Rp 58,4 triliun.
Menurut Basuki, pemerintah membuka segala sektor investasi untuk masuk, terutama logistik untuk mendorong keramaian.
Terkait pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN), Basuki menyampaikan pada akhir Oktober akan terdapat 13 tower yang siap dihuni. web