Pj Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah saat menyerahkan dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2025.(foto:mb/yan)
TANJUNG – Penjabat (Pj) Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah menghadiri Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (10/9).Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sementara, H Tadzuddin Noor didampingi Wakil Ketua DPRD Sementara, H Mustafa, Sekwan DPRD, Abu Bakar dan Para Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dalam rapat tersebut Pj Bupati Tabalong menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2025 dengan asumsi pendapatan daerah pada rancangan perda APBD TA 2025 sebesar Rp 2.729.686.901.073.
“Besaran itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 280.885.897.073, pendapatan transfer Rp 2.308.801.004.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 140.000.000.000, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.815.321.940.847,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, belanja operasi pada pos belanja tersebut masing-masing sebesar Rp 1.644.204.417.405,72, belanja modal Rp 847.665.346.441,28, belanja tidak terduga sebesar Rp 10.050.000.000 dan belanja transfer Rp 313.402.177.000.
“Meskipun terdapat defisit anggaran antara pendapatan dan belanja, namun penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih penghitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah diproyeksikan sebesar Rp 129.928.355.090,” sebutnya.
Ia juga mengungkapkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sendiri terdapat penyertaan modal daerah, dengan rincian sebesar Rp 18.138.800.000 dan pembayaran cicilan pokok utang yang tatuh tempo sebesar Rp 26.154.515.316.
“Kita akan menutup defisit anggaran yang ditimbulkan oleh selisih belanja dengan pendapatan melalui pembiayaan netto sebesar Rp 85.635.039.774,” pungkasnya.
Ia juga mengatakan, untuk prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025 akan meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting.
“Kita juga akan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana,” pungkasnya.yan/rds
