JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (9/9).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI ini, Menteri AHY menyebutkan penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.
“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor wilayah provinsi, juga di tingkat kantor pertanahan kabupaten/kota bisa di jalankan secara optimal,” jelasnya.
Ia menyampaikan terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp 3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik.
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 kantor pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik.
“Ada penambahan Rp 200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 kantor pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” ucap Menteri AHY.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pemimpin rapat mengetuk palu yang menandakan persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp 6,4 triliun.
Adapun anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4.276.905.998.000, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp 2.021.808.943.000, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp 156.066.111.000.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antarprogram tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam rapat kerja, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. rds
