JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja atas Percepatan Penyertipikatan Tanah di Pulau Nusakambangan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mewakili Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menerima penghargaan tersebut saat Upacara Hari ke-79 Pengayoman Tahun 2024 di Lapangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Senin (19/8).
Penghargaan di serahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Ia mengatakan Kementerian ATR/BPN telah mendukung percepatan sertipikasi aset Kementerian Hukum dan HAM di Pulau Nusakambangan.
Bersamaan dengan itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 35 Sertipikat Hak Pakai Pulau Nusakambangan seluas 75.040.780 meter persegi dari total luas tanah 120.568.000 meter persegi.
“Kita menyerahkan sekitar 75 juta meter persegi tanah di Pulau Nusakambangan. Ini sudah kita sertipikatkan sekitar 62 persen, jadi diharapkan sisanya yang masih ada penguasaan masyarakat nanti akan segera selesaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh sertipikat yang diserahkan untuk Pulau Nusakambangan pada kesempatan ini berupa Sertipikat Tanah Elektronik. “Ada yang penerbitan tahun 2023 dan 2024. Tahun 2024 semuanya Sertipikat Tanah Elektronik sebanyak 35 sertipikat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN bersama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto juga menandatangani perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian ATR/BPN, terkait Fasilitasi Layanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hal itu bertujuan agar Kementerian ATR/BPN membantu proses sertipikasi tanah aset serta penyelesaian sengketa tanah dari aset-aset Kementerian Hukum dan HAM.
“Ini perjanjian kerja sama yang kedua. Yang pertama kita kerja sama terkait dengan sharing data, khususnya kaitannya dengan data-data badan hukum. Kemudian, kali ini kita kerja sama sertipikasi untuk seluruh aset, baik yang sudah clear maupun bermasalah,” pungkas Suyus.
Turut mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dony Erwan dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis. rds
