JAKARTA – Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) DKI Jakarta mengkritik larangan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) memakai jilbab.
Ketua Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia DKI Jakarta, Muhammad Nizar mengaku heran saat melihat pengukuhan para calon Paskibraka 2024 oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di IKN.
Saat itu, semua anggota paskibraka perempuan tidak ada yang memakai hijab. Ia menyebut padahal ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang sehari-hari mengenakan jilbab.
“Sehingga PPI menduga pencopotan hijab para Paskibraka putri ini karena adanya ‘tekanan’ dari penanggung jawab Paskibraka 2024 yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” kata Nizar dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan berdasar pengalaman sebelumnya saat pengelolaan masih berada di bawah Kemenpora, menggunakan jilbab bagi Paskibraka perempuan adalah hak dan tidak dilarang.
“Ini melanggar nilai-nilai Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang seharusnya berada di garis depan untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila ini kok malah ngerusak,” ujarnya.
Ia menjelaskan PPI akan mencari tahu apa yang terjadi dengan para Paskibraka perempuan yang seharusnya berjilbab itu.
“Mendesak penanganan program Paskibraka dikembalikan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebelum Perpres diterbitkan,” katanya.
Sebelumnya, BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab.
BPIP kemudian membantah telah memaksa anggota Paskibraka perempuan untuk melepas jilbab.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab adalah kesukarelaan masing-masing.
“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab, penampilan paskibraka dengan mengenakan pakaian atribut dan sikap tampang, sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,” kata Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/8).
Ia menjelaskan penampilan anggota paskibraka yang lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.
“Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebenasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut, BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi,” ujarnya.web
