JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. yang menyatakan ada pihak berupaya merebut partai tersebut.
Bukan hanya itu, Hasto bahkan mengaku ada salah satu menteri dalam kabinet saat ini yang menyatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun ingin menduduki posisi Ketua Umum PDIP.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media mengenai maksud dari pernyataan Mega di hadapan para calon kepala daerah (cakada) yang menyebut ada upaya pengambilalihan PDIP.
“Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, itu pernah saya sampaikan ke publik,” ujar Hasto di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Jokowi selama ini dikenal sebagai kader PDIP. Dia juga meraih jabatan publik dari mulai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode RI dengan kendaraan PDIP. Namun, kedekatan Jokowi dengan elite PDIP ‘retak’ karena Pilpres 2024.
Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu pun kemudian dikaitkan pula dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP.
“Kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka, apa yang disampaikan ibu Megawati Soekarnoputri adalah benar,” kata Hasto.
Hasto menegaskan Megawati bukan sekadar Ketua Umum PDIP, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus presiden pertama RI yaitu Sukarno. Menurutnya, Megawati sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.
“Ibu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun, bagaimana negara karakter pemimpinnya tidak boleh otoriter,” kata Hasto.
“Maka seluruh jajaran partai dengan militansi tinggi, dengan pertaruhan jiwa raga siap akan membela ibu Mega dengan seluruh gagasan-gagasannya itu,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional (Rakernas) kelima.
“Apalagi ini menjelang 17 Agustus yang merupakan peringatan bahwa kemerdekaan Indonesia ini membangunkan jiwa-jiwa rakyat Indonesia agar merdeka dan berdaulat untuk tidak mampu ditekan oleh siapa pun yang mencoba menyelewengkan semangat 17 Agustus tersebut,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Hasto sempat membicarakan upaya pengambilalihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku ‘NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971’ di Cikini, Jakarta Pusat.
Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP.
Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN Ryaas Rasyid untuk bertemu Mega.
“Ada seorang menteri … ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk bu Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada pak Jokowi,” kata Hasto, Selasa, 2 April 2024
Belum ada tanggapan dan komentar dari Jokowi maupun istana terkait pernyataan Hasto tersebut sejauh ini. Namun kemarin, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang juga Menkominfo membela Jokowi dari dugaan upaya mengambil alih PDIP.
Budi menegaskan tuduhan itu tidak benar. Pemimpin organisasi relawan Jokowi itu mengatakan Jokowi tak pernah berniat mengambil alih PDIP.
“Jangan main nuduh. Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi? Pak Jokowi enggak mau. Enggak pernah mau,” kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu kemarin.
Terpisah, Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro membantah pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal Presiden Jokowi ingin menjadi ketua umum dan mengambil alih PDIP.
Juri memastikan tudingan Hasto itu tidak benar. Menurutnya, Jokowi sedang fokus menuntaskan pekerjaan menjelang masa jabatan berakhir.
“Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini,” kata Juri melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Juri mempertanyakan apa maksud tudingan-tudingan terhadap Jokowi akhir-akhir ini. Dia justru melihat ada maksud negatif dari PDIP terhadap Jokowi.
“Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat,” ujarnya.
Juri bersyukur masyarakat tetap mendukung Jokowi di tengah serangan-serangan itu. Dia berharap proses transisi pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar meskipun ada serangan-serangan terhadap Jokowi. web
